Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pelatihan online melalui program Kartu Prakerja diaudit.

Menurutnya, sejak awal program pelatihan online sudah tak terbuka, misalnya dalam proses kerjasama dengan penyedia jasa.

Karena itu, ia mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengawasi program Kartu Prakerja khususnya pelatihan online.

Baca: KPK Perintahkan Deputi Penindakan Pelajari ‎‎Status Penahanan Romyahurmuziy

"Kartu Prakerja sederhana, Pak, karena ada ruang gelap yang tidak bisa kita ketahui saya pernah telepon penanggung jawab di Manajemen Pelaksana (PMO)-nya, ini tolong diaudit, Pak. Ini ada ruang gelap," kata Cucun dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Rabu (29/4/2020).

Cucun menjelaskan ruang gelap yang dimaksud adalah proses seleksi peserta yang juga tak transparan.

Kata Cucun, rakyat bingung dengan indikator agar lolos proses seleksi.

Baca: Ahli Kesehatan Sebut Hal Ini Akan Terjadi pada Tubuh Saat Buka Puasa dengan Buah Kurma dan Teh Manis

"Mereka itu seenaknya, sudah dipublish. Rakyat mendaftar dengan berjibaku begitu susahnya masuk, ketika menentukan kelulusan apa indikatornya. Ini kan satu kejahatan juga di ruang gelap, ini tolong seperti apa pos audit mereka menentukan siapa yang lulus siapa yang tidak," ucapnya.

Ketua Fraksi PKB ini menilai program pelatihan online lebih baik dihentikan.

Baca: Legislator PDIP Duga Ada Praktik Korupsi di Balik Pemilihan Ruangguru Sebagai Mitra Kartu Prakerja

Menurutnya, anggaran Rp 1 juta di setiap Kartu Prakerja untuk pelatihan online dialihkan untuk menambah bantuan sosial ke masyarakat.

"Anggaran untuk pelatihan lebih baik anggaran Rp 1 juta ini digeser, kalau toh ini Prakerja untuk penanganan covid-19, ya ini bisa digeser daripada terjadi perdebatan segala macam. Jangan dijalankan, setop," kata Cucun

"Ada rekomendasi Kartu Prakerja ini pelatihannya Rp 1 juta untuk satu orang ini bisa digeser untuk sosial safety net atau yang lainnya yang penting rakyat bisa makan," imbuhnya.

Politisi PDIP Duga Ada Praktik Korupsi

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menduga ada praktik korupsi dalam penunjukan Ruangguru sebagai mitra pelaksana Kartu Prakerja.

Menurutnya, mundurnya Adamas Belva Devara, CEO Ruangguru, sebagai staf khusus Presiden tidak menyelesaikan masalah.

Baca: Satpol PP DKI Segel Panti Pijat di Jakarta Pusat yang Masih Beroperasi di Masa PSBB