Adapun tujuh pintu bantuan lainnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah kota kabupaten, bantuan Kementrian Soial dan Kementerian Desa.

Pemkot Jakarta Timur Tarik Ratusan Bansos

Sementara itu di Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menarik ratusan paket bansos berupa sembako yang akan disalurkan ke warga terdampak pandemi covid-19.

Hal ini dilakukan Pemkot Jaktim diduga karena ratusan bansos tersebut salah sasaran.

Dilansir Kompas.com, Wali Kota Jakarta Timur M Anwar mengatakan, pihaknya akan merevisi data penerima bantuan sosial.

Sebab, sebelumnya penyaluran bansos masih belum merata dan masih ditemukan ada warga mampu yang terdaftar menerima bansos.

"Saya sebagai aparatur tidak memberikan (bantuan kepada warga mampu), saya tahan. Kurang lebih ada 874 paket yang saya tahan dan akan dikembalikan, dan kita akan revisi datanya," kata Anwar dalam keterangannya, Rabu (29/4/2020).

Anwar juga menegaskan para warga yang berhak menerima bansos merupakan warga yang kurang mampu.

Ia pun memberikan imbauan kepada warga yang merasa kurang mampu dalam hal perekonomian karena dampak pandemi Covid-19 agar segera melapor pihak RT dan RW agar terdata sebagai penerima bansos.

"(Warga kurang mampu) Segera mendaftar ke kelurahan atau RT/RW-nya supaya (pembagian bansos) yang berikutnya mereka kebagian dan terdata," ujar Anwar.

Baca: Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Mutakhirkan Data Penerima Bansos

Tas Jinjing Bikin Bansos Tersendat

Selain data, penyaluran bansos juga terganjal beberapa faktor lain, termasuk kemasan tas jinjing.

Hal ini diungkap Menteri Sosial Juliari Batubara.

Juliara menyebut meski paket sembako sudah tersedia, tapi terjadi keterlambatan dalam produksi tas jinjing yang digunakan untuk mengemas sembako.