Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

KPU: Petahana Menyalahgunakan Wewenang terkait Covid-19 Bisa Gugur di Pilkada

Kepala daerah yang menyalahgunakan jabatan pada saat menanggulangi pandemi coronavirus disease dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

KPU: Petahana Menyalahgunakan Wewenang terkait Covid-19 Bisa Gugur di Pilkada
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Komisioner KPU RI Hasyim Asyari di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, mengingatkan kepala daerah agar tidak menyalahgunakan jabatan pada saat menanggulangi pandemi coronavirus disease (Covid-19).

Sebab, kata dia, ada konsekuensi hukum yang akan diterapkan kepada para pejabat yang menyalahgunakan jabatan.

Hal ini tercantum dalam ketentuan aturan Pasal 71 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kepala daerah aktif pada dasarnya dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon dalam kurun waktu tertentu dalam tahapan pilkada yaitu 6 bulan sebelum penetapan paslon hingga penetapan paslon terpilih," kata Hasyim, Senin (4/5/2020).

Dia menjelaskan, apabila kepala daerah aktif yang mencalonkan diri lagi (petahana) melakukan pelanggaran maka dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon.

Sedangkan, apabila kepala daerah aktif yang tidak mencalonkan diri lagi, apabila melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca: PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Listrik, Simak Besaran Tarif yang Berlaku Saat Ini

Menurut Hasyim Asy’ari, apabila terdapat kasus kepala daerah aktif ditemukan atau terindikasi melakukan penyalahgunaan bantuan sosial pada masa bencana nasional covid-19, harus dilihat apakah yang bersangkutan mencalonkan lagi dalam pilkada atau tidak.

"Karena hal itu akan mempengaruhi kedudukannya sebagai petahana atau bukan. Kedudukan sebagai petahana atau bukan ini yang akan menentukan sanksi yang dapat dikenakan kepada yang bersangkutan," tambahnya.

Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas