TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan sangat berisiko dalam dunia politik.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (14/5/2020).

Menurut Ganjar, keputusan Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan di situasi saat ini tidaklah mudah.

Baca: Ridwan Kamil Minta Penjelasan Soal Kenaikan Iuran BPJS: Agar Kami di Daerah Tidak Resah

Terlebih bagi karir politik Jokowi yang juga dinilai akan memiliki dampak.

Ganjar mengatakan, akan ada berbagai reaksi dari masyarakat yang berupa protes terkait kenaikan iuran.

"Apa yang menjadi keputusan presiden tentunya secara politik ini tidak mudah," terang Ganjar.

"Karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," tambahnya.

Ganjar menilai, keputusan Jokowi kali ini memiliki risiko yang cukup tinggi.

Karena akan berpengaruh dalam politik dengan menggunakan cara tersebut.

Meski demikian, Jokowi mau tak mau harus mengambil langkah untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan.

Diketahui, BPJS Kesehatan tengah mengalami defisit sejak beberapa waktu terakhir.

Banyak pihak yang menyayangkan dengan keputusan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Baca: Alasan Iuran BPJS Naik Diungkap Menko Perekonomian, Sebut untuk Jaga Operasional Jaminan Kesehatan

Baca: Iuran BPJS Naik, Komunitas Pasien Cuci Darah Rencanakan Uji Materi Perpres ke Mahkamah Agung

Terlebih di situasi perekonomian Indonesia saat ini yang menurun akibat adanya pandemi Covid-19.

"Maka tindakan yang cukup berisiko sebenarnya dalam politik dan sangat tidak populer ini," jelas Ganjar.

"Sehingga presiden harus mengambil itu dan akhirnya reaksi juga luar biasa," lanjutnya.

Ganjar memang mempertimbangkan soal kebutuhan dana yang besar untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan dinilai membutuhkan suntikan dana yang besar.

Supaya para peserta BPJS Kesehatan masih bisa mendapatkan jaminan dan pelayanan yang terbaik.

Serta kembali menormalkan keadaan dari BPJS Kesehatan.

"Tapi kalau saya bicara pertimbangannya, nampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan," tutur Ganjar.

"Agar bisa meng-cover para pasien sekaligus menyehatkan BPJS," imbuhnya.

Selain itu, Ganjar juga memberikan saran lain terkait pembenahan BPJS Kesehatan.

Kali ini, koreksi ditujukan pada internal dari badan penyelenggara jaminan sosial tersebut.

Baca: Komunitas Pasien Cuci Darah Tak Masalah Iuran BPJS Kelas I dan II Naik: Kelas III Dipertimbangkan

Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Politikus Demokrat Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah terhadap Rakyat

Ganjar menyampaikan, BPJS harus dipaksa menjadi lebih profesional.

Harus ada yang diubah dari dalam BPJS Kesehatan untuk mengatasi permasalahan ini.

Ganjar juga memberikan saran, harus ada ide-ide baru dan juga segar dalam membenahi BPJS Kesehatan.

"Sepertinya juga, kita harus memaksa BPJS jauh lebih profesional," ungkap Ganjar.

"BPJS merubah diri dan dikelola secara profesional dan musti ada terobosan," tandasnya.

Selain Ganjar, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil juga memberikan tanggapan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ridwan Kamil meminta agar pihak BPJS mau memberikan penjelasan terkait kenaikan iuran para peserta jaminan kesehatan.

Menjadi perbincangan masyarakat, Ridwan Kamil kemudian meminta penjelasan yang lebih detail terkait kenaikan iuran tersebut.

Karena hingga saat ini, Ridwan Kamil mengaku belum mendapatkan penjelasan yang terperinci.

Yakni seperti alasan naik, maupun keterangan mendukung lainnya soal iuran terbaru BPJS Kesehatan.

Ridwan Kamil mengharapkan pihak BPJS Kesehatan dapat memenuhi permintaannya itu.

Baca: Iuran BPJS Naik, Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia: Bijaklah dalam Membuat Peraturan

Baca: Jokowi kembali Naikkan Iuran BPJS, Komisi IX DPR: Perpres 64 Tahun 2020 THR Pahit

Agar di daerah Jawa Barat sendiri tidak ada keresahan yang diakibatkan oleh kenaikan.

Dan apabila ada masyarakat yang bertanya, bisa dijawab oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Karena sampai hari ini memang penjelasan belum komprehensif dan kenapa naik."

"Supaya kami di daerah tidak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab," tambahnya.

Saat ini Ridwan Kamil benar-benar menunggu penjelasan dari BPJS Kesehatan.

Karena pemerintah provinsi merupakan perpanjangan dari pusat.

Serta tugas provinsi setengahnya adalah perwakilan dari pusat untuk daerah.

"Kami butuh jawaban karena tugas provinsi 50 persen adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," tutur Ridwan Kamil.

(Tribunnews.com/Febia Rosada)