Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar H John Kenedy Azis menilai program Kartu Prakerja yang tengah dijalankan oleh Pemerintah wajib didukung oleh semua pihak.

John mengatakan program Kartu Prakerja ditujukan untuk kelompok masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi covid-19.

“Kartu Prakerja diprioritaskan bagi mereka yang terkena dampak PHK. Diberikan bantuan semi bansos dalam bentuk pelatihan dan insentif melalui Kartu Prakerja,” kata John kepada wartawan, Minggu (17/5/2020).

Baca: ICW Desak Pemerintah dan DPR Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan di Tengah Pandemi Covid-19

Baca: Gugus Tugas Covid-19 Sebut Pengunjung Bandara Soekarno-Hatta Tertib Terapkan Physical Distancing

Politisi asal Sumatera Barat ini menjelaskan, pro kontra terhadap suatu kebijakan adalah hal yang lumrah.

Dia yakin saat ini pemerintah telah mendengar dan menerima masukan serta saran dari masyarakat.

"Kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada saja pihak yang tidak puas. Yang penting Pemerintah siap terbuka dalam menerima kritik. Yang bersikap nyinyir itu tentu akan selalu ada," jelas John.

"Saya juga selalu sampaikan, terkait penerapan program ini, harus ada evaluasi terus menerus. Evaluasi mutlak dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan, termasuk biaya pelatihan yang dianggap mahal,” tambah John.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menjelaskan, Kartu Prakerja merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (RPJPM).

Program ini juga telah dianggarkan dalam APBN 2020.

"Jadi penerapan program Kartu Prakerja sudah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang," John Kenedy Azis menegaskan.

John berpendapat di tengah ancaman krisis pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan berakhirnya, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai langkah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. stimulus ekonomi telah diberikan oleh Pemerintah dengan berbagai cara.

"Sekarang ini kita masih menghadapi situasi yang sulit diperkirakan. Sebagian orang menyebutnya gila. Kita dapat memahami itu.

Semua sektor terpengaruh. Kalau pemerintah tidak tanggap, dengan sudah melakukan banyak hal, kondisi yang kita hadapi semakin sulit," ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI ini.