TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri kembali menegaskan pemberian pendampingan hukum dari Polri pada dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan merupakan hal yang wajar.

Ini menanggapi adanya dikritik dan protes dari sejumlah pihak termasuk Tim Advokasi Novel Baswedan yang mengawal persidangan dua penyerang Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan pendampingan pada dua terdakwa anggota Polri yakni Ronny Bugis dan Rahmat Kadir merupakan hal yang wajar dan sesuai dengan peraturan.

"Pendampingan bagi anggota Polri di kasus Novel Baswedan sesuai dengan Perkab No 2 tahun 2017 ‎soal tata cara pemberian bantuan hukum Polri," ujar Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi pada Selasa (19/5/2020).

• Baca: Kecewa Jalannya Sidang, Novel Baswedan Beberkan 4 Kejanggalan Terkait Kasus Penganiayaan Terhadapnya

Ahmad Ramadhan melanjutkan ‎dalam Perkab tersebut dijelaskan bahwa setiap anggota Polri yang berhadapan dengan masalah hukum baik itu di perkara perdata, pidana, Pengadilan Agama dan lainnya berhak mendapat bantuan hukum

Bantuan diberikan oleh fungsi Divisi Hukum atau Divkum‎ Polri sebagai penasihan hukum berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

"‎Pendampingan hukum ini hal wajar sebagai pemenuhan hak setiap anggota Polri sesuai aturan internal yang ada," tambah‎ Ahmad Ramadhan‎.

Diketahui Tim Advokasi Novel Baswedan mendesak Kapolri segara menarik para pengacara dari Polri ‎yang membela dua terdakwa.

Mereka menilai pendampingan itu janggal.

Sebab, kejahatan yang disangkakan kepada kedua terdakwa sebetulnya telah mencoreng institusi Polri serta bertentangan dengan tugas dan kewajiban polisi.