TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kamrussamad menilai utang pemerintah sudah membahayakan kedaulatan NKRI.

Berdasarkan data yang ada, selama 48 hari atau sejak 1 April-18 Mei 2020, utang pemerintah bertambah Rp 635 triliun atau selama pandemi coronavirus disease 2019.

"Sehingga secara keseluruhan senilai 5.583,8 triliun jika data yang dipakai utang pemerintah Februari 2020 lalu, yaitu senilai Rp 4.948.8 T," katanya via pesan WhatsApp, Selasa (19/5/2020).

Ia memperkirakan, jumlah ini akan terus bertambah karena fundamental krisis kesehatan masih belum sepenuhnya terkendali.

"Kita berharap penggunaan dana pinjaman tidak dikorupsi,"kata politisi Partai Gerindra ini.

Kamrussamad juga mempertanyakan penyerapan anggaran kesehatan senilai Rp 70 triliun dan insentif untuk UMKM dan pemulihan ekonomi senilai Rp 270 triliun.

"Apakah sepenuhnya sudah terserap? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Apakah sudah efektif, tepat sasaran, serta mampu menggerakkan sektoril?," katanya.

Baca: Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp 5.192,56 Triliun pada Maret 2020, Terpengaruh Covid-19

Perubahan postur APBN dilakukan dua kali dalam satu bulan, kata dia menunjukkan Menteri Keuangan diragukan dalam memotret kondisi ekonomi dan menentukan indikator ekonomi dalam merumuskan kebijakan fiskal.

"Kita sudah ingatkan agar memiliki data yang terintegrasi sebagai basis pengambilan keputusan supaya tidak prematur dalam menyusun postur APBN," ujarnya.

"Ini kenyataan yang harus diterima pelebaran defisit tanpa batas maksimal dalam Perppu 1/20, dan pada akhirnya berpotensi membahayakan kedaulatan negara karena beban utang pemerintah sangat besar bahkan melampaui ratio utang standar internasional yang di tetapkan sejumlah lembaga keuangan dunia seperti IMF," jelasnya.

Menurut Kamrussamad, indikator kerentanan utang pemerintah telah melampaui rekomendasi IMF dalam International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411.

Baca: Kisah Sidiq, Petani Asal Lampung yang Jalani Operasi Gratis Berkat JKN-KIS

Ia menambahkan bahwa rasio-rasio yang melampaui batas aman antara lain rasio debt service terhadap penerimaan, rasio bunga utang terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan.

Lebih rinci katanya, rasio debt service terhadap penerimaan tercatat sudah melampaui standar IMF sejak 2018. Pada 2018 rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 39,06 persen, sedangkan IMF mematok batas aman di nominal 25 persen hingga 35 persen.

"Rasio bunga utang terhadap penerimaan yang oleh IMF dibatasi pada 7 persen hingga 10 persen telah dilampaui oleh pemerintah sejak 2015 dimana rasio bunga utang terhadap penerimaan mencapai 10,35 persen," katanya.

Adapun rasio utang terhadap penerimaan yang oleh IMF dibatasi pada 90 persen hingga 150 persen sudah dilampaui oleh pemerintah sejak 2013 lalu di mana rasio tersebut mencapai 165,09 persen.

Hingga kuartal III/2019, nominal ketiga rasio tersebut terus bertumbuh dan semakin jauh dari batas aman yang menjadi best practice internasional.

Selain mengindikasikan nominal utang yang terus tumbuh, lanjut Kamrussamad. rasio ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pemerintah tidak bertumbuh seiring dengan bertambahnya utang pemerintah.

"Meski PDB Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke tahun, akan tetapi hal ini tidak diiringi oleh pertumbuhan tax ratio atau rasio pajak. Namun, kondisi yang terjadi adalah tax ratio terus konsisten turun," kata Kamrussamad.

Ia menambahkan, tax ratio yang pada 2015 mencapai 10,76 persen pada 2019 lalu justru turun ke angka 9,76 persen, padahal RPJMN 2015-2019 menargetkan tax ratio pada tahun lalu bisa naik hingga 16 persen. Artinya ada angka PDB tertentu yang tidak kita peroleh pajaknya.

"Kita mendorong perubahan struktural atas pengelolaan fiskal pemerintah, terutama pentingnya fiscal sustainability analysis (FSA) untuk segera disusun," katanya. (Tribun Timur Abdul Azis)

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Kamrussamad: Utang Pemerintah Sudah Bahayakan Kedaulatan NKRI