TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendadak mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasikan sejumlah hal.

Surat bernomor 01/HI/V/2020 bertarikh 19 Mei 2020 itu telah dikirim dan kemudian diterima oleh staf Sekretariat Negara, Jumat (22/5/2020) pukul 10 pagi.

Informasi yang diperoleh Tribunnews.com, surat diantar langsung oleh eks-kombatan GAM.

Meski sudah dicapai perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2006, namun hingga kini hubungan Aceh dengan pemerintah pusat terus mengalami pasang-surut.

Puncaknya terjadi ketika para mantan petinggi GAM berikrar untuk kembali mengangkat senjata bila semua kesepakatan dalam MoU Helsinki tidak dilaksanakan.

Ikrar itu dilakukan dalam acara peringatan hari ulang tahun almarhum mantan pimpinan tertinggi GAM, Hasan Tiro, 27 Mei 2019 di Aceh.

Presiden Joko Widodo pun meresponsnya positif dengan membentuk Tim Percepatan Implementasi Perjanjian Damai Helsinki, dan pada 13 Februari 2020 menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua tim sekaligus menginstruksikan agar dalam waktu tiga bulan permasalahan yang dikemukakan GAM semua sudah beres.

• Baca: Temui Jokowi, Eks Petinggi GAM Bahas MoU Helsinki

Namun informasinya, hingga tiga bulan berlalu belum ada kemajuan signifikan dari tim tersebut.

Itulah salah satu yang menyebabkn  para mantan petinggi GAM berkirim surat ke Presiden Jokowi, sebagaimana disebut dalam rilis mereka.

"Semoga Pak Jokowi cepat membaca," kata petinggi GAM yang tak mau disebut namanya.