Komisi X DPR Minta Pemerintah Cermat Buka Sekolah saat New Normal, Ini Usulannya
"Saya mengusulkan jika dibuka pun harus yang di zona hijau, kalau zona merah tentu jangan dulu," ucapnya
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR meminta pemerintah secara cermat dalam memutuskan pembukaan sekolah seiring diterapkannya new normal atau tatanan kehidupan baru di masa pandemi virus corona atau Covid-19 pada Juni 2020.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengatakan, pembukaan sekolah harus disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing, dengan mengacu pada data kasus Covid-19.
Baca: Jokowi Tagih Realisasi Target 10 Ribu Uji Spesimen Covid-19 Per Hari
"Saya mengusulkan jika dibuka pun harus yang di zona hijau, kalau zona merah tentu jangan dulu," ucap Dede kepada Tribun, Jakarta, Rabu (27/5/2020).
Selain itu, Dede juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun pemerintah daerah, terlebih dahulu melakukan simulasi Protokol Kesehatan Covid-19 sebelum dibukanya sekolah.
"Contohnya, siswa yang terbatas, tidak bisa sekaligus anak sekolah masuk. Biasanya 40 siswa dalam satu kelas, nantinya bisa 20 siswa satu kelas," ujar politikus Demokrat itu.
Di sisi lain, Dede mengaku hingga saat ini Komisi X DPR belum mendapatkan keterangan secara pasti dari Kemendikbud terkait pembukaan sekolah pada tahun ini.
"Kemendikbud menyampaikan tiga opsi pembukaan sekolah kepada kami," kata Dede.
Tiga opsi tersebut di antaranya, sekolah dibuka pada Juli 2020 dengan catatan pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir.
Artinya, daerah tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan BNPB telah mencabut status tanggap darurat terkait Covid-19.
Opsi kedua, kata Dede, jika daerah masih melaksanakan PSBB, maka kegiatan belajar dilakukan secara daring.
Baca: Lion Air Group Berhenti Terbang Mulai Hari Ini hingga 31 Mei 2020
Sementara opsi ketiga, Kemendikbud menggeser tahun ajaran baru pada Januari 2021, seperti telah dilakukan beberapa negara dalam menyikapi pandemi Covid-19.
"Dari tiga opsi ini maka saya tidak pernah mendengar ada bulan Juni (dibuka) dan ketika saat ini beredar berita akan dibuka di bulan Juni, kami sudah menanyakan pada menteri dan menterinya mengatakan itu pasti hoaks, karena yang menetapkan boleh atau tidaknya sekolah masuk adalah keputusan satgas Covid-19 dan rekomendasi menteri kesehatan," papar Dede.
