New Normal, Komnas PA Minta Pemerintah Tak Mengubah Kebijakan Belajar di Rumah
Komnas Perlindungan Anak meminta pemerintah untuk tidak mengubah kebijakan anak belajar di rumah selama masih terjadi penularan Covid-19
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan skenario dan protokol kesehatan untuk memulai kenormalan baru (new normal) di sejumlah sektor.
Satu di antaranya yakni belajar mengajar di tengah wabah virus corona (Covid-19).
Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) meminta pemerintah untuk tidak mengubah kebijakan anak belajar di rumah selama masih terjadi penularan Covid-19 di tengah masyarakat.
"Komnas Perlindungan Anak meminta pemerintah khususnya Menteri Pendidikan (Mendiknas) untuk segera mengeluarkan penguatan tatanan normal baru disektor pendidikan bahwa belajar tetap di rumah saja."
"Sampai situasi sunguh-sungguh normal dan terbebas dari pandemi Covid-19," kata Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Rabu (27/5/2020).
Sementara untuk memenuhi fasilitas anak selama belajar di rumah, Arist meminta seluruh biaya ditanggung pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Untuk fasilitasi kuota pulsa, internet dan fasilitas yang timbul dan berhubungan dengan proses belajar mengajar selama belajar di rumah saja, pemerintah harus bisa menjamin dan memastikan bahwa seluruh biaya ditanggung pemerintah melalui program dana BOS," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Arist menyebut Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Dhanang Sasongko juga telah mendukung rencana tersebut.
"Yang terpenting adalah bagaimana memastikan pengawasan dari pelaksanaan di lapangan," ujar Arist.
Di sisi lain, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak ini juga meminta Kementerian Pendidikan dapat memastikan para guru memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan normal baru dari rumah.
"Ini untuk proses menjalankan tatanan normal baru menghadapi pandemi Covid 19 di sektor pendidikan," sambungnya.
Sehingga Arist mengungkapkan kehadiran pemerintah dalam situasi darurat ini menjadi faktor penting dalam keberlanjutan proses belajar dan mengajar serta hak anak atas pendidikan selama menghadapi serangan Covid-19.
"Kebijakan sektor pendidikan juga harus bersiap dan waspada terhadap kemungkinan serangan virus corona kedua," ujarnya.
Lebih lanjut, Arist menuturkan adanya kedisiplinan anak dalam mematuhi protokol kesehatan dapat menyelamatkan anak dari virus tersebut.