Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Rapat Virtual KPU, DPR dan Mendagri Sepakati Pilkada Serentak Tetap Desember

KPU sendiri menyatakan kesiapannya menggelar Pilkada Serentak baik di Desember 2020 atau jika harus diundur

Rapat Virtual KPU, DPR dan Mendagri Sepakati Pilkada Serentak Tetap Desember
Priyombodo
Ilustrasi 

Untuk pemilihan Desember 2020 tahapannya sudah dilakukan dan akan mulai kembali Juni, itu sudah dilakukan KPU seperti FGD dan uji publik," kata Arief dalam rapat tersebut.

Hanya saja, kata Arief, penerapan protokol kesehatan yang ketat pada pilkada nanti
akan berimplikasi terhadap penambahan anggaran pelaksanaan pilkada akibat.

Misalnya, seperti potensi penambahan TPS akibat berkurangnya kapasitas pemilih di
setiap TPS yang tadinya 800 orang menjadi berkurang. Belum lagi ditambah jaminan
kesehatan seperti alat pelindung diri mulai dari masker dan lain-lain.

"Penambahan TPS dalam rangka physical distancing ini menurut laporan teman-teman (KPU daerah) rasa-rasanya juga agak sulit untuk dilakukan. Tetapi kita masih merancang itu karena minim anggaran," kata Arief.

Arief mengatakan, perlu ada kepastian pendukung anggaran agar pilkada bisa
dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang disepakati bersama sebelumnya.

Pasalnya, anggaran pilkada yang bersumber dari APBD hampir dipastikan tidak bisa
mendapat tambahan.

"Hampir semuanya mengatakan rasa-rasanya sulit untuk meminta
tambahan anggaran dari pemda. Saya tidak tahu ada kalau ada kebijakan khusus dari
DPR dan pemerintah untuk poin pertama ini (terkait kurangnya anggaran)," ujar Arief.

Terkait kurangnya anggaran pelaksanaan pilkada dengan protokol Covid-19, Doli
berjanji Komisi II DPR akan memfasilitasinya agar KPU bisa membahas bersama
dengan pemerintah terkait pengajuan penambahan anggaran pilkada.

"Terkait dengan anggaran kami komisi II DPR tentu akan mendukung apa yang menjadi kekurangan teman-teman penyelenggara untuk memenuhi pelaksanaan pilkada berdasarkan protokol Covid-19 bersama pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan ke KPU agar masa
kampanye pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dipangkas menjadi 45 hari dari 71
hari yang diusulkan KPU.

Halaman
123
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas