Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Bamsoet Tegaskan RUU Haluan Ideologi Pancasila Tak Beri Ruang Bagi Komunisme di Indonesia

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan tak ada ruang bagi paham komunis maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali hidup di Indonesia.

Bamsoet Tegaskan RUU Haluan Ideologi Pancasila Tak Beri Ruang Bagi Komunisme di Indonesia
Ist
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan tak ada ruang bagi paham komunis maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali hidup di Indonesia.

Mengingat dari segi regulasi hukum ketatanegaraan, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Serta pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk mengembangkan komunisme/marxisme.

"Meskipun saat ini DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), itu tetap tidak akan memberi celah," ujar Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Baca: Silahturahmi Virtual dengan Pengurus Daerah, Zulkifli: Sikap PAN ke Pemerintah Sebagai Mitra Kritis

Justru ia berharap RUU HIP akan semakin memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Walaupun didalamnya belum mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, bukan berarti menafikan keberadaan TAP tersebut. Baik TAP MPRS maupun RUU HIP, merupakan satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan, sebagai pegangan bangsa Indonesia dalam menumbuhkembangkan ideologi Pancasila," katanya.

Seperti diketahui, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Karena itu, tanpa disebutkan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila pun, organisasi terlarang ini dan ajaran komunismenya tak mungkin lagi dibangkitkan kembali dengan cara apa pun.

Baca: OJK: Lembaga Keuangan Mikro Harus Berkontribusi Ringankan Beban Usaha Kecil

Sidang Paripurna MPR RI Tahun 2003, MPR RI telah mengeluarkan TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang secara populer disebut dengan ‘TAP Sapujagat’.

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas