Jokowi Kaji 245 Usulan PSN Baru: Prioritaskan Proyek yang Pulihkan Ekonomi Pascapandemi
Presiden Jokowi kaji 245 usulan PSN baru. Ia meminta supaya proyek yang berdaya ungkit besar untuk pulihkan ekonomi pascapandemi diprioritaskan.
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terdapat 245 usulan baru terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).
Jokowi pun meminta supaya usulan proyek baru ini dikaji lebih dalam.
Menurutnya, proyek yang memiliki daya ungkit besar untuk memulihkan ekonomi pascapandemi harus diprioritaskan.
Baca: Detik-detik Penangkapan Ruslan Buton, Pecatan TNI yang Minta Jokowi Legowo Mundur
Hal itu Jokowi sampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Implementasi Proyek Strategis Nasional untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19.
"Terkait usulan 245 PSN baru, saya minta untuk betul-betul dilihat di lapangan, dihitung secara rinci, mana yang direkomendasi dan mana yang tidak direkomendasi."
"Prioritas penambahan proyek yang memiliki daya ungkit besar terhadap pemulihan ekonomi pascapandemi sangat penting untuk kita dahulukan," tegas Jokowi dalam Ratas yang disiarkan langsung melalui Kompas TV, Jumat (29/5/2020).
Sementara itu, Jokowi juga meminta agar berbagai hambatan pelaksanaan PSN segera diselesaikan.
Jokowi mengatakan, ia menerima laporan hingga saat ini pembebasan lahan masih menjadi hambatan terbesar.
"Selesaikan secepat-cepatnya berbagai hambatan pelaksanaan PSN di lapangan."
"Saya menerima laporan bahwa hambatan yang paling besar masih pada urusan pembebasan lahan," kata Jokowi.
"Terkait Proyek Strategis Nasional yang sedang berjalan, saya minta diprioritaskan percepatan pelaksanaan PSN yang berdampak langsung bagi penguatan ekonomi rakyat, pemulihan ekonomi nasional," tutur Jokowi.
Baca: Ingin Hidupkan Lagi Pariwisata saat New Normal, Jokowi Minta Prioritaskan Wisatawan Lokal
Baca: Jokowi Minta ada Standar Baru pada Industri Pariwisata
Menurut Jokowi, ada sejumlah PSN yang sangat penting bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat.
Di antaranya yaitu program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan, sosial, serta peremajaan perkebunan rakyat.
"Saya ingin pastikan bahwa program-program prioritas ini tetap berjalan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat," lanjutnya.
