Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Masih Banyak Zona Merah Covid-19, Ketua DPD Minta Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember

Apalagi Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah Covid-19 berakhir.

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Masih Banyak Zona Merah Covid-19, Ketua DPD Minta Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
DPD-RI
Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti saat memimpin pemilihan Komite III DPD RI 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan KPU menyepakati penyelenggaraan Pilkada Serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Merespons keputusan itu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan sebaiknya pemerintah mengkaji ulang keputusan tersebut.

Apalagi Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah Covid-19 berakhir.

"Sampai hari ini masih banyak daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten yang masih dalam zona merah. Bahkan kurvanya belum menurun.

Baca: Kemensos Berupaya untuk Terus Akselerasi Penyaluran Seluruh Bantuan Sosial

Baca: Jadwal TVRI Belajar dari Rumah SD Kelas 4-6, Jumat 29 Mei 2020, Festival Video Edukasi: Dekgam

Baca: Tasya Kamila Cerita Awal Mula Dirinya Memutuskan Kuliah S2 di Amerika Serikat

Baca: Kasus Korupsi DAK Pendidikan, MA Tolak Permohonan Mantan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar

Malah di sebagian daerah menunjukkan tren naik. Itu dari sisi wabah itu sendiri.

Belum dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi dimana pandemi belum dinyatakan berakhir.

Rekomendasi Untuk Anda

Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?," kata LaNyalla melalui keterangannya, Jumat (29/5/2020).

LaNyalla juga mengacu pada pernyataan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, yang menyatakan khawatir Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, Cina.

Karena penyebaran di Surabaya sangat cepat dan 65 persen angka kasus Covid-19 di Jawa Timur disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar Pilkada di tahun ini.

Kata LaNyalla, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda.

Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.

Menurutnya, justru republik ini akan semakin menderita, bila wabah ini tidak segera berakhir.

Sehingga sebaiknya pemerintah fokus menangani wabah ini dan dampaknya bagi masyarakat.

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas