TRIBUNNEWS.COM - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin turut angkat bicara terkait fase new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, keinginan pemerintah menerapkan new normal di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan pro dan kontra.

Pasalnya, sebagian beranggapan kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi sehingga belum memungkinkan untuk menerapkan new normal.

Terkait dengan hal itu, Ngabalin mengatakan, bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan.

Hal itu diungkapkan Ngabalin dalam acara Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Kamis (28/5/2020).

"Saya pastikan bahwa tidak mungkin satu kebijakan yang diambil pemerintah itu tanpa ada pertimbangan baik dari penelitian, para ahli dan lain-lain."

"Termasuk di antaranya adalah kesiapan rumah sakit, kemudian kekuatan seberapa jauh pemerintah dalam melakukan tes spesimen," ungkap Ngabalin.

Ngabalin juga menyinggung soal informasi yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) soal vaksin Covid-19.

Baca: Fase New Normal, Kabin GoCar Kini Disekat untuk Pisahkan Driver dan Penumpang

"Kita mendapatkan pengumuman informasi yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia terhadap vaksin dan juga obat."

"Yang kemungkinan itu tidak dalam 1-2 minggu atau 1-2 bulan ditemukan, tapi 2 tahun sampai dengan 2 tahun 8 bulan," papar Ngabalin.

Artinya, lanjut dia, masyarakat dalam kesehariannya akan selalu berdampingan dengan virus corona.

Oleh sebab itu, menurut Ngabalin, Presiden Joko Widodo mengatakan masyarakat harus tetap produktif dan aman di tengah pandemi virus corona.

Baca: Bikin Bingung Masyarakat, PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Jelaskan soal New Normal

"Presiden juga tidak mau rakyatnya itu terpapar corona juga tidak mau rakyatnya lapar," tegas Ngabalin.

Ngabalin menegaskan, dalam menetapkan new normal di daerah Indonesia, pemerintah akan selalu berdiskusi dengan pemerintah daerah (pemda).