Presiden, Ketua MPR dan DPR, Serta Menteri Direncanakan Ikuti Upacara Hari Pancasila Secara Langsung
Pemerintah akan menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan memimpin upacara tersebut.
Sejumlah menteri hingga ketua MPR dan DPR pun dijadwalkan akan mengikuti upacara secara langsung.
Upacara akan dilakukan di depan Gedung Pancasila, Kementerian luar negeri (Kemlu), Pejambon, Jakarta.
Baca: UU Penyiaran Digugat ke MK, Fraksi PKS Sarankan Percepat Revisi
"Upacara tidak pure online, tapi juga tidak pure penyelenggaraan seperti biasa. Upacara hari lahir Pancasila besok dihadiri secara terbatas, oleh bapak Presiden," ujar Karjono, sekertaris utama BPIP dalam konferensi pers daring, Jumat (29/5/2020).
Karjono yang juga ketua Peringatan Hari Lahir Pancasila 2020 itu mengatakan Presiden Jokowi akan menjadi inspektur upacara.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo direncanakan akan membacakan teks Pancasila, sedangkan Ketua DPR, Puan Maharani direncanakan membacakan teks pembukaan UUD 1945.
Baca: Usulkan Kenaikan PT 7 Persen, NasDem: Tidak Ada Niatan Menggugurkan Partai Menengah
Wakil Presiden, Maruf Amin juga dijadwalkan akan hadir.
Upacara akan ditutup dengan doa yang dibawakan Menko PMK, Muhadjir Effendy.
Upacara peringatan hari lahir Pancasila dipastikan Karjono akan dilangsungkan dengan sangat terbatas serta mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
"Yang ada disana sangat terbatas, sehingga dengan demikian tidak semua semua pimpinan lembaga hadir, yang hadir adalah yang secara keprotokolan ada di tempat upacara," katanya.
Upacara akan dilakukan pada hari Senin, dimulai pukul 7.00 dengan mematuhi protokol kesehatan.
Baca: Saat Ini Tercatat Ada 49.212 Orang Berstatus ODP dan 12.499 Orang Berstatus PDP di Indonesia
Petugas dan peserta upacara akan dibatasi seminimal mungkin dan tidak ada undangan pejabat negara atau masyarakat umum.
Karjono mengatakan peserta dibatasi 40-45 orang atau maksimal sekitar 100 orang.
Para pejabat yang tidak ditunjuk menghadiri upacara langsung juga diwajibkan untuk mengikuti upacara tersebut secara online dengan di dampingi 2 pejabat tingginya.
Masyarakat Indonesia juga diminta ikut berpartisipasi dalam upacara dengan menyimak siaran langsung yang disiarkan TVRI dan RRI maupun YouTube BPIP.
"Bupati Walikota dan pejabat perwakilan RI diluar negeri dan masyarakat dapat mengikuti melalui media TV atau dapat melalui YouTube BPIP," ujarnya.
