Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Mendagri Bantah Pilkada Desember 2020 Korbankan Kesehatan Masyarakat

Ia membantah pelaksanaan Pilkada Serentak akan mengorbankan kesehatan masyarakat, karena pihaknya telah menyiapkan sejumlah protokol

Mendagri Bantah Pilkada Desember 2020 Korbankan Kesehatan Masyarakat
Triibunnews.com/Larasati Dyah Utami
Mendagri Tito dalam webinar Nasional is Me, Peringatan Hari Pancasila, Senin (1/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian optimis menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah (PIlkada) serentak di bulan Desember 2020.

Ia juga membantah pelaksanaan Pilkada Serentak akan mengorbankan kesehatan masyarakat, karena pihaknya telah menyiapkan sejumlah protokol pencegahan virus corona (Covid-19).

Dalam tatanan kehidupan ‘normal baru’ semua telah dipersiapkan termasuk soal PIlkada Serentak, yang menurutnya termasuk agenda politik penting negara.

“Semua prosedur keamaan harus lewat protokol Covid-19, termasuk dengan Pilkada. Pilkada termasuk salah satu agenda politik penting,” ujar Tito dalam webinar Nasional is Me, Peringatan Hari Pancasila, Senin (1/6/2020).

Mantan Kapolri itu menilai, tidak ada yang bisa menjamin kapan Covid-19 menghilang dari muka bumi, sehingga emerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan agenda PIlkadi di tahun ini.

“Kalau kita tidak bisa menjamin, lalu sampai kapan, apa kita undur lagi sampai tahun 2022 dan siapa yang bisa menjamin tahun 2022 Covid akan selesai,” lanjutnya.

Ia mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema dalam pelaksanan Pilkada Serentak. Mulai dari pendataan hingga saat hari pencoblosan.semua akan menerapkan protokol kesehatan.

Terkait kampanye, Tito melarang adanya kampanye yang melibatkan banyak orang. Para calon kepala daerah dapat melakukan kampanye lewat sosial media.

Baca: Bakal Semakin Rusak Lingkungan, Korban Lumpur Lapindo Tolak Pengesahan UU Minerba

“Kita rubah kampanye agar lebih banyak kampanye yang dilakukan tidak langsung. Bisa melalui sosial media, maupun media konvensional, live streaming, kampanye terbatas dengan penerapan physical distancing, tapi tidak ada kampanye jor-joran, dipanggung ramai-ramai, itu tidak ada,” kata Mendagri.

Petugas TPS dan masyarakat juga akan diproteksi saat melakukan pencoblosan, sehingga diharapkan tidak ada penyebaran Covid-19 kluster baru saat pemilihan.

“Pencoblosan juga diatur, misalnya biliknya ditambah, petugasnya di proteksi, masyarakat diproteksi dengan sarung tangan pelastik sekali pakai, masker, sabun cuci tangan di TPS, pengaturan jadwal pencoblosan. Jadi tidak geruduk datang seperti kemaren-kemaren, ini kita atur seperti itu,” ujarnya.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas