Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Refly Harun: Bedakan Diskusi dan Gerakan Pemberhentian Presiden

Dia meminta agar semua pihak membedakan antara diskusi dan gerakan memberhentikan presiden.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Refly Harun: Bedakan Diskusi dan Gerakan Pemberhentian Presiden
Channel YouTube Refly Harun
Refly Harun lantas turut menyindir gaji direksi BPJS di tengah masalah kenaikan iuran tersebut. Hal itu diungkapkannya melalui channel YouTubenya Refly Harun yang tayang pada Kamis (15/5/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun, mengatakan pembahasan atau diskusi mengenai pemberhentian seorang presiden merupakan sesuatu yang wajar.

Hal ini, karena Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur tentang pemberhentian presiden.

Dia meminta agar semua pihak membedakan antara diskusi dan gerakan memberhentikan presiden.

"Sah saja diskusi hal impeachment, karena itu ada ayat di konstitusi. Bedakan dengan gerakan (impeachment,-red). Gerakan lain lagi masalahnya," kata Refly, di sesi diskusi "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19, Senin (1/6/2020).

Webinar Nasional itu diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI).

Dia mengkategorikan gerakan impeachment menjadi tiga hal.

Tiga hal tersebut, yaitu gerakan konstitusional, gerakan inkonstitusional, dan gerakan ekstra konstitusional.

Rekomendasi Untuk Anda

Dia menjelaskan, gerakan konstitusional misalnya ada warga negara menginginkan memberhentikan presiden.

Baca: Denny Indrayana: Presiden Tidak Bisa Diberhentikan karena Kebijakan Penanganan Covid-19

Kemudian, warga negara itu atau kelompok yang bersangkutan meminta DPR RI menggelar hak angket untuk memberhentikan presiden.

"Hal itu sah secara konstitusional," ujarnya.

Sementara itu, gerakan inkonstitusional berupa gerakan berkumpul bersenjata untuk membuat taktik memecah belah bangsa sehingga menimbulkan disintegrasi.

"Maka menurut KUHP (gerakan,-red) itu makar," ujarnya.

Terakhir, gerakan ekstra konstitusional. Dia menilai gerakan tersebut sulit diantisipasi.

Hanya saja, dia mengingatkan, agar tidak lagi terjadi pergantian presiden pada saat belum selesai masa jabatan.

"Yang paling penting presiden tidak ada lagi cerita dijatuhkan di tengah jalan. Secara wacana sah dibicarakan," kata dia.

Baca: Mahfud MD Ungkap Alasan Batalnya Diskusi Pemecatan Presiden: Ada yang Salah Paham, Belum Baca TOR

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas