Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Jiwasraya

Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun, Terdakwa Korupsi Jiwasraya Ajukan Keberatan

Menurut dia, perbuatan yang dituduhkan JPU merupakan domain atau ranah pasar modal bukan tindak pidana korupsi.

Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun, Terdakwa Korupsi Jiwasraya Ajukan Keberatan
Tribunnews/Jeprima
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang juga Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Beny Tjokrosaputro menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2020). Sidang perdana kasus korupsi Jiwasraya tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk enam orang terdakwa yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018, Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018, Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartomo Tirto. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa, pada Rabu (10/6/2020).

Kuasa hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Soesilo Aribowo, mengatakan akan memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan.

Dia menilai penerapan pasal dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung dalam kasus PT Jiwasraya tidak tepat.

Baca: Upaya Heru Hidayat Samarkan Uang Korupsi Jiwasraya: Beli Tanah di Kawasan Elite Hingga Mobil Mewah

Menurut dia, perbuatan yang dituduhkan JPU merupakan domain atau ranah pasar modal bukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini harus menggunakan Undang-Undang pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sejak awal saya katakan, ini persoalan pasar modal. Hampir 100 persen dakwaan terkait pasar modal. Sehingga, sangat tepat undang-undang yang digunakan undang-undang pasar modal dan OJK. Keduanya yang mempunyai kewenangan,” kata Soesilo di persidangan, pada Rabu (3/6/2020).

Baca: Sidang Pembacaan Dakwaan Kasus Jiwasraya Terapkan Protokol Kesehatan

Dia menjelaskan penerapan pasal itu kurang tepat karena sejumlah data dan fakta yang tak sesuai dalam dakwaan itu. Salah satunya, surat dakwaan tidak secara jelas menguraikan perbuatan materiil apa yang dilakukan sehingga dituduh korupsi sejak 2008 sampai 2018.

“Kami mengapresiasi Kejaksaan Agung membuka kasus ini agar menjadi terang benderang. Kami harapkan agar pasal yang didakwakan sesuai,” kata dia.

Selain itu, dia menilai, penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada terdakwa berlebihan. Uraian tahapan TPPU tidak jelas, penempatan (placement)-pemisahan (layering) dan integrasi.

Baca: Pengembangan 6 Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Dua Saksi

"Penyidik tidak bisa menyita, apalagi merugikan pihak ketiga sebagai bagian dari pemegang saham korporasi yang tidak ada kaitan dengan perkara ini,” tambahnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas