TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pusat Kajian Politik dan Keamanan Indonesia (Puspolkam Indonesia) mengadakan webinar dengan tema 'Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19'. 

Narasumber yang hadir antara lain Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Jawa Timur, Heri Tjahjono. Kegiatan ini berlangsung Minggu, 31 Mei 2020.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam pemaparannya menjelaskan kondisi pemerintah di awal datangnya pandemi Covid-19. 

"Kita kewalahan karena kita tidak siap dan tidak tahu datangnya Covid-19 yang secara tiba-tiba. Hingga saat ini, seluruh dunia tidak mampu dan kewalahan menanggulangi pandemi ini. Maka yang diukur adalah respon yang cepat dan kebijakan yang tepat," kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan strategi penanganan pandemi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

"Kita mulai dari politik kesehatan, dimana ketika awal pandemi, hal ini menjadi isu utama. Ternyata manajemen rumah sakit kita tidak mudah dikelola," kata dia.

Baca: Surat PHK Dikirim Tengah Malam, 181 Pilot Kontrak Garuda Indonesia Kehilangan Pekerjaan

Struktur pendukung seperti peralatan dan SDM kesehatan juga ternyata tidak cukup, maka kemudian APD menjadi isu sentral pada saat itu. Padahal Indonesia memiliki pabrik tekstik yang kualitas dan kapasitasnya diatas rata-rata," jelasnya.

Baca: Terkuak! Trio Mantan Petinggi Jiwasraya Terima Mobil Mewah dan Pelesir ke Luar Negeri

"Anda boleh cek, kalau anda pernah keliling dunia, produk-produk fashion seperti baju, jaket, sepatu sebagian besar merupakan buatan Indonesia, dan pabrik-pabriknya ada di sepanjang Pulau Jawa," sebutnya.

Baca: Lion Air Group Kembali Berhenti Terbang, Biaya Tes PCR Lebih Mahal dari Tiket Pesawat

"Kemudian kebijakan pemerintah pusat untuk shifting produk menjadi APD maka kita cepat bisa memenuhinya. Hal ini menyebabkan para spekulan APD kalang kabut," kata Ganjar.

Di diskusi tersebut, Ganjar memaparkan konsep "Jogo Tonggo" yakni rekayasa sosial bottom-up agar kebijakan Pemerintah Daerah bisa terimplementasi dengan baik. 

"Stimulus-stimulus tersebut sifatnya top-down, nah, bagaimana dengan bottom-upnya? Menyiapkan sistem sosial re-engineering atau rekayasa sosial. Ini butuh para intelektual dan mahasiswa. Hari ini saya rindu mahasiswa demo, demo ke desa-desa membantu masyarakat," kata dia.

Baca: Rusuh Menjadi-jadi, Polisi Tembak Mati Warga Kulit Hitam Pemilik Restoran di Kentucky

"Tantangan pandemi ini seperti kita jalan di tengah badai, dan sangat menantang. Saya ingin ajak mahasiswa KKN untuk mendampingi masyarakat, membuat lumbung pangan yang produktif," katanya.

Baca: Terkuak Setahun Pasca Kejadian, Pembunuh Janda Empat Anak Ini Ternyata Pasangan Suami Istri

Dia menyebut, berbagai kegiatan di desa seperti menanam sayuran, diversifikasi pangan, ataupun beternak dapat melibatkan komponen masyarakat seperti Dasa wisma, PKK, Karang Taruna, pendamping desa, perangkat desa, LSM, mahasiswa KKN, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ulama. 

Baca: Token Listrik Rp 1 Juta Habis dalam 2 Hari, Gigi Omeli Petugas PLN: Kesel, di Sini Jepret Mulu . . .

"Semua bisa bersatu. Dalam kondisi ini saya ingin mengajak lewat buku kecil yang kami beri judul Jogo Tonggo (Jaga Tetangga). Apa yang harus dijaga? Kita lindungi kelompok-kelompok rentan, kaum manula yang sedang sakit, ibu-ibu hamil, ibu-ibu pasca melahirkan yang punya bayi."