TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan, didakwa menerima suap Rp 600 juta terkait permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024.

Upaya suap diberikan agar Wahyu mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan PAW PDI P dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan kepada Harun Masiku.
Suap itu diberikan oleh kader PDI Perjuangan, Saeful Bahri bersama-sama Harun Masiku.

Wahyu mengungkap pernah meminta Arief Budiman, Ketua KPU RI, menjawab surat permohonan PDI Perjuangan terkait pengajuan PAW dari Riezky Aprilia ke Harun Masiku.

Selain itu, Wahyu meminta Arief menghubungi Harun Masiku terkait permintaan PAW itu tidak dapat diproses.

Baca: Reaksi Ketua KPU Arief Budiman Tahu Wahyu Setiawan Terima Gratifikasi Rp 500 Juta

Hal ini diungkap Wahyu saat menanggapi keterangan Arief yang memberikan keterangan sebagai saksi.

Sidang digelar di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis (4/6/2020).

"Apakah saya pernah bertanya menyampaikan surat jawaban penolakan (permohonan PDI P,-red) dipercepat, dan menghubungi Harun Masiku agar permintaan PDI P tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai ketentuan," kata Wahyu Setiawan kepada Arief Budiman.

Arief mengaku tidak pernah mengingat permintaan Wahyu tersebut.

"Saya tidak ingat persis di antara banyak dialogi kita. Mungkin saja iya tetapi saya tidak ingat pasti. Saya tidak pernah menghubungi Harun Masiku, karena tidak mengenal yang bersangkutan," ujar Arief.

Ditemui setelah persidangan, Arief mengaku tidak pernah menghubungi Harun Masiku.

"Saya enggak pernah menghubungi Harun Masiku, saya lupa apakah pernah minta atau enggak. Saya sampai hari ini enggak telepon Harun Masiku, kenal saja enggak," ujarnya.

Dia hanya mengingat pernyataan Wahyu yang meminta agar segera menjawab surat dari DPP PDI Perjuangan terkait PAW Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan kepada Harun Masiku.

"Yang saya ingat penyampaian yang itu. Supaya kalau bisa surat PDIP itu segera dijawab. Itu yang saya ingat. Kalau soal apakah ada permintaan saya terus terang saya enggak ingat," tuturnya.

Di persidangan itu, terungkap Arief Budiman, pernah bertemu dengan Harun Masiku, di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.