TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah mengungkapkan telah memulai tahapan pembukaan sembilan sektor ekonomi di 102 Kabupaten/Kota secara nasional.

Nantinya 102 daerah akan melaksanakan program masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.

Sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi ialah pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan program tersebut baru berlaku bagi daerah yang berada di zona hijau dan tidak terdapat kasus Covid-19.

Sehingga untuk kemudian dapat diberikan kewenangan untuk memulai pra-kondisi.

Langkah kebijakan tersebut telah mendapatkan respon yang positif dari beberapa pimpinan daerah.

"Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Gugus Tugas, kebijakan tersebut telah direspons baik oleh pemimpin daerah di 102 Kabupaten/Kota," kata Doni dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2020) disiarkan Youtube BNPB.

Baca: Bansos dan Subsidi Listrik Diperpanjang, Pemerintah Harap Masyarakat Tak Terlalu Bergantung

Kemudian para pimpinan di daerah disebut telah mengupayakan persiapan dengan seksama dan membangun komunikasi dengan semua kelompok dan komponen masyarakat.

Selain itu juga bergotong-royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Doni mengungkapkan sampai sejauh ini, beberapa pimpinan di daerah telah melaporkan laju peningkatan kasus di wilayahnya masing-masing dapat ditekan.

Namun memang diakui bahwa hal itu belum maksimal di beberapa daerah yang lain.

"Hingga saat ini kita sudah bisa menekan laju peningkatan kasus di beberapa daerah, meskipun di beberapa daerah lainnya masih belum maksimal," jelas Doni.

Pelaksanaan masyarakat produktif dan aman Covid-19 menurut Doni harus terencana dengan menjalankan tahapan-tahapan.

Baca: Reminders Tetes Mata Muncul di Gawai Anies saat Jelaskan PSBB Transisi Jadi Perhatian Warganet

Yaitu meliputi waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi.