Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Marwan Jafar meminta stimulus jumbo pemerintah kepada BUMN dalam strategi Pemulihan Ekonomi Nasional diawasi penggunaanya.

Pengawasan dinilai perlu, sehingga benar-benar efektif untuk mendongkrak kerja BUMN dalam memulihkan ekonomi nasional.

Pemerintah mengucurkan stimulus kepada BUMN sebesar Rp 152, 15 triliun yang Rp 52,57 triliun diantaranya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Stimulus tersebut berupa subsidi, bantuan sosial, dana talangan, serta dana penyertaan modal negara (PMN).

"Kita tahu pengalaman selama ini, Penyertaan Modal Negara seperti menguap saja. Tidak ada hasilnya, " kata Marwan saat dihubungi, Selasa, (9/6/2020).

Baca: Kebiasaan Baru Marwan Jafar Selama Pandemi Virus Corona

Baca: Siapa Saja Relawan Jokowi saat Pilpres yang Kini Jabat Komisaris BUMN Karya?

Jangan sampai menurut Marwan BUMN-BUMN tersebut berlindung dibalik adanya Pandemi Covid-19.  Karena, sebelum adanya Pandemi virus Corona,  sebagaian besar BUMN kinerjanya buruk karena terus mengalami kerugian. Berdasarkan data 2019 akhir dari 142 BUMN hanya 15 BUMN yang menghasilkan keuntungan. 

"BUMN katanya rugi, tapi faktanya sebelum Covid BUMN sudah merugi. Kita menghormati teman teman di BUMN tapi jangan sampai berlindung di balik Covid-19. Apalagi BUMN kan katanya dipegang oleh profesional seharusnya tidak menambah beban negara," katanya.

Sebenarnya menurut Marwan ketimbang memberikan stimulus jumbo kepada BUMN, pemerintah memperbesar alokasi anggaran bantuan sosial.

Baca: Jabatan Baru Fadjroel Rachman di BUMN, Jadi Komisaris Dampingi Mantan Kapolri

Namun, karena anggaran sudah diketok, alokasi anggaran untuk stimulus terhadap BUMN tersebut sebaiknya diarahkan kepada sektor-sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki prospek dan tahan banting saat Pandemi sekarang ini.

Sektor yang memiliki prospek saat ini yakni ruralisasai dengan mendorong industri pertanian, perkebunan , perikanan, peternakan di desa.

Ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah perkotaan yang padat ke daerah pedesaan.

"Tapi syaratnya,  produknya itu harus dibeli oleh Bulog dan BUMN-BUMN lainnya di bidang pangan dan oleh kementerian. Kalau tidak dibeli ya mereka hancur juga," katanya.

Selain dengan mengarahkan kepada sektor UMKM, Stimulus untuk BUMN juga sebaiknya darahkan pada industri besar yang menjanjikan. Salah satunya mendorong kawasan Industri di Brebes Jawa Tengah sebagai tempat relokasi industri perusahaan Amerika yang saat ini berada di China.

Stimulus BUMN juga menurutnya harus diarahkan pada investasi di bidang kesehatan. Sehingga Indonesia siap apabila menghadapi bencana non alam seperti Pandemi Covid-19. 

"Tapi yang penting sebelum (stimulus)  ini mengucur, BUMN melakukan perubahan secara fundamental. BUMN yang terlalu gemuk dilakukan evaluasi nomenklatur, restrukturisasi perusahaan , dan lainnya," kata Marwan.

Menurut Marwan stimulus jumbo kepada BUMN tersebut harus diawasi tidak hanya oleh DPR, melainkan oleh kelompok masyarakat sipil dan penegakan hukum. Sehingga menurutnya kucuran dana tersebut, benar benar dapat memulihkan ekonomi nasional.

"Jangan sampai pandemi ini terus dijadikan alasan oleh BUMN, kalau tidak APBN kita akan tekor terus,  defisit melebar. Intinya kebijakan ekonomi kita harus benar benar pruden" pungkasnya.