Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan bantuan sosial (bansos) atau bantuan tunai diterima masyarakat.

Bahkan, Juliari menyebut bantuan tersebut akan menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Bantuan tersebut menurutnya akan diberikan semuanya atau tiga bulan sekaligus.

Kebijakan tersebut diambil untuk menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan.

Baca: Wali Kota Ambon Akan Perpanjang Waktu Operasional Pasar Mardika Saat PSBB

"Kami akan sekaligus melakukan penyaluran tiga tahap sehingga orang atau keluarganya yang mendapatkan bantuan tersebut datang dan langsng kita berikan 3 tahap yaitu 3 x Rp 600 ribu menjadi Rp1,8 juta sehingga tidak perlu lagi kembali ke loket atau kantor pos untuk menerima bansos," kata Juliari saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/6/2020).

Juliari menambahkan, untuk daerah yang mudah terjangkau akan diberikan bansos tetap setiap satu bulan sekali.

Ia juga mengatakan, program bansos untuk wilayah Jabodetabek akan diteruskan sampai bulan Desember 2020.

Namun, besaran bansos yang diterima sebelumnya sebesar Rp 600 ribu akan dikurangi menjadi Rp300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca: Begini Kondisi Ruben Onsu Saat Diterpa Sengketa Geprek Bensu, Jordi Onsu: Banyak Netizen Termakan

"Jadi bulan Juli sampai Desember ada 6 tahap penyaluran. Setiap bulannya adalah Rp 300 ribu per KPM," kata Juliari.

Ia pun menyerahkan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menentukan penerima manfaat tersebut.

Tentunya, Pemda harus segera menyerahkan data KPM kepada pemerintah pusat untuk didata secara detail. Sehingga, bansos tersebut tetap sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

"Kami kembali lagi berikan kewenangan kepada daerah untuk berikan data," jelasnya.

20 Juta Nama Penerima Bansos Belum Sinkron Dengan Nomor Induk Kependudukan

 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Masih terdapat 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kependudukan.

"Masih ada 20 juta nama yang belum singkron dengan nomor induk kependudukan yang nanti akan dijadikan sasaran penyempurnaan DTKS," kata Muhadjir dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (17/6/2020).

Untuk diketahui pemerintah dalam memberikan bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 merujuk pada DTKS Kemensos, data non DTKS yang merupakan hasil musyawarah desa.

Baca: Terbongkar Cara Memasak Paru yang Enak Seperti Buatan Restoran, Semudah ini Ternyata

Warga yang masuk dalam DTKS mendapatkan bantuan reguler dari program keluarga harapan dan kartu sembako yang sudah dimulai sebelum adanya Pandemi.

Namun ada juga warga yang sudah masuk dalam DTKS namun tidak mendapatkan bantuan reguler.

Menurut Muhadjir perbaikan data DTKS meliputi inclusion error dan exclusion error.

Baca: Buronan FBI Russ Albert Medlin Ternyata Pernah Inapkan Anak di Bawah Umur Selama 3 Hari

Artinya warga miskin yang belum terdaftar di DTKS akan dimasukan, dan warga non miskin yang terdaftar di DTKS akan dicoret.

"Akibat perubahan status sosialnya mungkin, nanti akan kami keluarkan," katanya.

Menurut Muhadjir selain Bansos Reguler berupa PKH, kartu sembako, dan subsidi listrik, yang diberikan kepada warga yang tercatat di DTKS, juga ada Bansos Non reguler yang diberikan kepada warga di luar DTKS.

Bantuan tersebut bersumber dari Bansos Kemensos dan BLT Kemendes.

"Melalui bansos Covid-19 dan dukungan BLT desa pemerintah berikan perlindungan sosial kepada 60 persen keluarga Indonesia yang terdampak ekonomi sosial. Ini bersumber dari bansos kemensos dan BLT kemendes. Belum termasuk bansos daerah baik yang kabupaten, kota atau provinsi," katanya.