Perhimpunan Rumah Sakit Beri Masukan Agar Pilkada Serentak Aman dari Covid-19
Protokol kesehatan yang ketat setidaknya dapat meminimalisir risiko penularan virus yang belum ditemukan vaksinnya tersebut.
Editor:
Hasanudin Aco
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/impunan-rumah-sakkl.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) dan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) siap mendukung upaya pemerintah dan penyelenggara pemilu yang ingin memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 aman dari Covid-19.
Kedua organisasi kesehatan tersebut akan masukan terkait penyempurnaan protokol kesehatan pilkada.
Protokol kesehatan yang ketat setidaknya dapat meminimalisir risiko penularan virus yang belum ditemukan vaksinnya tersebut.
"Tentu Persi dan Arsada akan mendukung, karena kedua organisasi ini didirikan dengan maksud sebagai mitra pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di negara ini. Saya yakin betul hal tersebut," kata Umar Wahid, ketua Dewan Penyantun Persi saat jadi narasumber dalam webinar bertajuk," Sinergitas Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020," di Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Webinar itu sendiri merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) dengan Arsada dan Persi.
Selain Umar, pembicara lainnya yang hadir di webinar tersebut adalah Direktur Jenderal Otda Kemendag Akmal Malik, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen Otda Kemendagri Makmur Marbun, Ketua Umum Persi Kuntjoro Adi Purjanto, dan Sekjen Arsada Khafifah Any.
Menurut Umar Wahid, sangat penting sekali pemerintah dan penyelenggara pemilu, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberi perhatian kepada para ahli epidemologi.
Saran-saran dari ahli epidemologi, terutama tentang perkembangan situasi pandemi Covid-19 mesti diperhatikan.
Sehingga persiapan dan pelaksanaan pilkada dapat dilakukan dengan optimal. Aman dari potensi penularan virus. Setidaknya, meminimalisir penyebarannya.
"Perlu juga kami tekankan, tentang perlunya kerjasama semua elemen pemangku kepentingan pilkada, sehingga tidak akan terjadi politisasi terhadap upaya para profesional kesehatan dalam mendukung terlaksananya pilkada," ujarnya.
"Kita mengerjakan ini bersama-sama. Jadi jangan terjadi politisasi terhadap apa yang dikerjakan oleh teman-teman di bidang kesehatan, khususnya di rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit daerah di kabupaten dan kota," lanjut Umar menambahkan.
Hal senada diungkapkan Ketua Persi Kuntjoro Purjanto.
Menurut Kuntjoro, organisasi yang dipimpinnya tentunya menginginkan pilkada bisa terselenggara dengan baik dan aman Covid-19.
Untuk itu, ia menekankan perlu persiapan matang dan mengantisipasi hal-hal yang terburuk yang mungkin terjadi.
Dia pun kemudian memberikan masukan terkait pelaksanaan rapid test bagi petugas penyelenggara pilkada.
