Polemik Kartu Prakerja: Ada Potensi Kerugian Negara Hingga Respons Istana
Hasil temuan KPK terkait program Kartu Prakerja ditanggapi sejumlah pihak. Istana memilih isu ditanyakan langsung ke Kemenko Perekonomian
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
KPK juga menilai, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai.
Alex menyebut hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian secara daring.
KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring rawan jadi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.
"Karena metode pelatihannya hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," ujar Alex.
Rugikan Negara
Marwata menyebut metode pelaksanaan program pelatihan program Kartu Prakerja berpotensi merugikan negara.
“Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara,” sebut Alex.
Alexander menyampaikan, metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.
KPK juga mendapatkan sejumlah temuan ihwal lembaga pelatihan yang menerbitkan sertifikat meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
“Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta,” kata Alex.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat melakukan kajian sejenis terkait Kartu Prakerja.
Dalam temuan ICW, Sejumlah lembaga pelatihan diragukan kredibilitasnya dalam penyelenggaraan pelatihan secara daring.
Selain itu, dari hasil survei Indikator yang dirilis Minggu (7/6/2020), sebanyak 38,7% responden tidak setuju dengan program pelatihan online yang terintegrasi dalam Kartu Prakerja.
Sementara itu, 10,2% menyatakan sangat tidak setuju.
Adapun 25,3% responden setuju dengan program tersebut, dan 4,5% sangat setuju.
Baca: PUPR Targetkan Serap 28.987 Tenaga Kerja dari Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jika digabungkan antara yang bernada setuju dan tidak setuju, 48.9% responden tidak setuju.
Sedangkan kelompok yang setuju 29,8%. Ada 21,4% lainnya yang memilih tidak tahun dan tidak menjawab. (tribun
network/sen/gle/kompas.com)
