TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengawasi program Kartu Prakerja.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Kamis (25/6/2020).

Firli menyebut hingga saat ini KPK belum menemukan adanya kerugian negara selama program itu dijalankan.

"Belum ada keuangan negara yang hilang. Program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," kata Firli di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca: KPK Era Firli Bahuri Cs Disebut Masa Paling Suram

Firli mengatakan pengawasan terhadap Program Kartu Prakerja merupakan tindak lanjut dari masukan yang disampaikan Komisi III DPR.

Sebab, program Kartu Prakerja menggunakan anggaran negara mencapai Rp 5,6 triliun.

"Sasaran 5 juta orang. Sudah bergulir tahap I, tahap II, dan tahap III. Kurang lebih 682 ribu sasaran," ucap Firli.

Firli menambahkan, KPK melakukan pengawasan dan pengkajian program yang sudah berjalan bersama unit kerja Program Kartu Prakerja.

Hasil kajian disampaikan ke Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartato.

Ada sejumlah masukan terkait Program Kartu Prakerja, diantaranya perubahan mekanisme dan perbaikan regulasi.

"Alhamdulilah, pemerintah dengarkan kata dan suara KPK sehingga Kartu Prakerja sempat ditunda pelaksanaannya sampai hari ini," ujar Firli.

Firli menyebut hal itu sebagai bentuk pengawasan sehingga potensi praktik kecurangan pada program pemerintah bisa diminimalkan.

"Akan lebih kita menyelematkan uang negara daripada kita menangkap seseorang tapi uangnya sudah hilang lebih dahulu," pungkasnya.