Selain itu Slamet Maarif juga mengatakan pasal 6 dalam RUU HIP tersebut sangat gamblang bahwa PDIP berupaya untuk mengubah Pancasila.

"Indikasinya akan dipaksakan lewat undang-undang, bahkan dalam pasal 10 pada anggaran dasar PDIP, mereka menginginkan Pancasila 1 Juni untuk kebijakan negara Indonesia dan ini bertentangan dengan apa yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa dan negara ini," tegasnya.

"Makanya wajar apabila ada yang teriak komunis dan langsung mengidentikkan dengan PDIP."

Aria Bima pun menyayangkan soal tanggapan yang diucapkan Slamet Maarif.

Pihaknya berujar kata Pancasila itu dirumuskan oleh Bung Karno menggali dari apa yang ada di Indonesia.

"Tapi ini baru bahan bakunya, lantas menjadi Piagam Jakarta dan menuju ke Pancasila 18 Agustus 1945, ini cara kami PDIP menerangkan kebangsaan," lanjutnya.

Arya bima juga menyebut pendiri bangsa juga sudah mengutamakan konsep Ketuhanan dalam Pancasila.

Dan soal anggaran dasar PDIP pihaknya mengatakan bahwa hal itu untuk bisa melaksanakan Pancasila di dalam Pembukaan undang-undang Dasar 45.

"Itu cara mensosialisasikan kami, bagaimana menjadi manusia yang berkebangsaan dan berkemanusiaan dan itu internal kami, dan sangat tidak bertentangan dengan Pancasila 18 Agustus 45," tuturnya.

"Pak Slamet ini hanya akan memojokkan PDIP ingin supaya PDIP dikanalisasi, Pancasila dikomuniskan, anti demokrasi, tujuan Pak Slamet demo kan hanya itu," imbuhnya.

"Oh bukan ini menyangkut ideologi bangsa, menyangkut Pancasila," jawab Slamet Maarif.

Jadi Polemik Berujung Pembakaran Bendera PDIP

Seperti diketahui Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi polemik baru yang kontroversial.

Banyak pihak yang memberikan kritiknya, tidak hanya dari kalangan politik bahkan di ranah masyarakat.