Pollitisi Partai Demokrat Sebut Fraksi PDI Perjuangan Inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila
Hermansempat menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) Fraksi Demokrat RUU HIP, sebelum akhirnya menarik diri dari semua pembahasan RUU
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Demokrat di DPR, Herman Khaeron mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan disebut sebagai inisiator Rancangan Undang-Undang Haluan Idelogi Pancasila (RUU HIP).
Ini disampaikan anggota Fraksi Demokrat di DPR, Herman Khaeron saat webinar Agama dan Pancasila Merawat Ke-Indonesiaan, Jakarta, Jumat (26/6/2020).
"RUU ini masuk dalam prolegnas dan prioritas 2020 yang tentu diusulkan, ada inisiatornya kita tidak perlu menyebutkan," ucap Herman.
Mendengar pernyataan tersebut, Munawar Fuad selaku moderator webinar yang diadakan Partai Demokrat itu, menanyakan mengapa Herman tidak menyebut inisiator RUU HIP.
"Kenapa tidak disebutkan mas?," tanya Munawar.
Baca: AHY: Harusnya Kita Bersatu Hadapi Covid-19, Tapi Muncul RUU Haluan Ideologi Pancasila
"Ya, sudah jadi rahasia umum toh? Fraksi PDI Perjuangan," jawab Herman.
Herman yang sempat menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) Fraksi Demokrat RUU HIP, sebelum akhirnya menarik diri dari semua pembahasan RUU untuk fokus penanganan Covid-19, menjelaskan pembentukan panja RUU tersebut dilakukan secara cepat.
"Dalam rangka pembahasan, ini tujuh kali pembahasan, saya mengikuti dua kali pembahasan," katanya.
"Dalam dua kali pembahasan tentu atas arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat, arahan ketua fraksi Partai Demokrat, agar mengkritisi baik secara prosedural, substansial, maupun situasional karena memang pada saat ini sedang terjadi wabah Covid-19," papar Herman.
Baca: Korlap Aksi Massa Tolak RUU HIP Beberkan Kronologi Pembakaran Bendera PKI dan PDIP
"Kami berargumentasi, ini adalah rancangan undang-undang yang segitu fundamental. RUU yang segitu mendasar, tidak perlu terburu-buru. Harus matang betul kalau RUU ini akan menjadi usul inisiatif DPR," sambung Herman.
Kemudian pada 22 April 2020, kata Herman, panja melakukan harmonisasi RUU HIP dan akhirnya Fraksi Demokrat memutuskan menarik diri dari pembahasan RUU tersebut.
"Kemudian di paripurna pada 12 Mei 2020 diputuskan (RUU HIP jadi inisiatif DPR). Dalam situasi yang kita sedang melaksanakan ibadah puasa, jelang maghrib, kami berinterupsi tidak pernah bisa hidup, micnya mati, akhirnya menyerahkan pandangan fraksi dan menyebutkan bahwa Fraksi Demokrat menolak terhadap RUU HIP jadi usul inisiatif DPR yang ditetapkan dan dikirim kepada pemerintah," tutur Herman.