TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komunitas Pegiat dan Pelestari Pancasila (KP3) menilai arah demonstrasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mulai bergeser ke arah yang tidak proporsional.

Ketua Umum KP3, Toto Sugito mengatakan pihaknya berharap jangan ada pihak yang menggeser isu ini ke arah tertentu.

Terlebih, kata dia, pemerintah sudah bersikap untuk menunda Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Dia menjelaskan, KP3 merupakan gerakan swadaya masyarakat yang terdiri atas beberapa akademisi dan pegiat aktif Pancasila.

"Saat pemerintah sudah punya sikap jelas untuk menunda pembahasan RUU HIP, mestinya semua elemen masyarakat tidak perlu lagi melakukan demonstrasi apalagi menggeser isu penolakan ke arah yang tidak semestinya," ujar melalui keterangan persnya, Senin (28/6/2020).

"Kalaupun ada masukan terkait RUU ini, bisa langsung disampaikan secara baik-baik kepada DPR RI yang merupakan inisiator RUU," sambungnya.

Wakil Ketua I KP3, Rudi S Kamri secara khusus menyoroti urgensi waktu pengguliran RUU HIP.

Menurutnya, saat ini negara masih fokus mengatasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Di samping waktu yang tidak tepat, Rudi juga mengkritisi beberapa materi dalam RUU HIP yang kurang peka terhadap beberapa hal esensial dalam sejarah lahirnya Pancasila.

Ia menyebut kalaupun pembahasan RUU HIP ini dilanjut, mestinya ada poin-poin yang berkaitan dengan upaya negara untuk memperkuat pembinaan ideologi Pancasila.

Selain itu, perlu ditemukan langkah jitu untuk membumikan Pancasila kepada masyarakat khususnya milenial.

"Mestinya RUU HIP ini menghadirkan penguatan ideologi Pancasila kepada masyarakat, bukan seolah membuat tafsir baru yang bisa dimaknai berbeda oleh beberapa pihak," ujar Rudi yang menyebut pihaknya segera memberikan masukan kepada DPR RI.

"Kami mengimbau agar kita semua membantu Pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 serta membantu pemulihan ekonomi masyarakat daripada meributkan hal-hal yang kontra produktif," timpal Toto.