TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marah demi rakyat?

Tidak hanya boleh, tetapi wajib. Bila rakyat kelaparan dan menjadi korban PHK (pemutusan hubungan kerja), sementara para menterinya kurang maksimal, Presiden Joko Widodo memang harus marah.

Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono menangkap suasana kebatinan Jokowi tersebut.

"Semua itu demi rakyat Indonesia," ujar Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Senin (29/6/2020).

"Saya merinding mendengar Pak Jokowi berpidato. Memang beliau bukan seorang orator seperti Bung Karno. Ke-Jawa-annya harus bisa direspons positif oleh para menteri yang rata-rata minim 'adu roso'-nya, istilah orang Jawa," jelas Suhendra.

• Baca: 3 Kementerian Ini Disorot Presiden Jokowi, Bidang Ekonomi, Sosial, & Kesehatan: Harusnya 100 Persen!

Suhendra menilai, tak biasanya Jokowi marah, apalagi secara terbuka seperti di dalam sidang kabinet itu.

"Beliau ini orang Jawa, dan Solo pula yang pandai menyembunyikan perasaan. Bila Pak Jokowi sampai marah, bahkan secara terbuka, itu artinya sudah kode keras. Itu sudah final dan tak bisa ditawar-tawar lagi," paparnya.

"Apa yang dirasakan rakyat, itulah yang dirasakan Presiden Jokowi, karena beliau selalu menyelami suasana kebatinan rakyat. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini. Apa yang disampaikan Pak Jokowi membuktikan bahwa beliau tak mau terima laporan 'ABS' (asal bapak senang, red)," tambah Suhendra.

Sebagai rakyat, Suhendra mengimbau para menteri memiliki "ruh" atau "feel" (perasaan) yang sama dengan Presiden, sehingga pemerintahan Jokowi dapat dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara kita.

Suhendra mengajak kita semua mendoakan Presiden Jokowi agar diberikan "hikmat makrifat" dan kewibawaan dalam memimpin bangsa dan negara ini. 

Jokowi jengkel

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

Baca: Marahi Menteri, Jokowi Pertimbangkan Reshuffle hingga Bubarkan Lembaga

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle kabinet. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).