TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi ancaman reshuffle yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pangi mengatakan, sebenarnya dirinya telah mengingatkan jauh-jauh hari sebelum Jokowi membentuk kabinet.

Dia mewanti-wanti, jangan sampai nanti karena salah memilih menteri, Jokowi disibukkan dengan reshuflle berkali-kali.

Menurut Pangi, gonta-ganti menteri dapat memperlambat akselerasi kerja kementerian itu sendiri.

Sebab, menteri baru harus beradaptasi kembali dan mulai dari nol lagi.

"Hal tersebut sekarang mulai terungkap dan terkomfirmasi, banyak menteri yang nampaknya tidak mampu mengimbangi ritme kerja presiden," kata Pangi kepada Tribunnews.com, Selasa (30/6/2020).

Pria berusia 34 tahun itu mengatakan, tidak ada jaminan bahwa melakukan reshuffle bisa membuat kinerja menteri lebih baik lagi pasca reshuffle.

Lebih lanjut Pangi menjelaskan, letupan-letupan yang menjadi indikator reshuflle adalah letupan politik dan bukan letupan kinerja.

Baca: Refly Harun hingga Politisi PKS Ikut Komentari Ancaman Jokowi untuk Para Menterinya

Baca: Setelah Marah-marah, Jokowi Minta Jajarannya Siapkan Terobosan Baru untuk Penanganan Covid-19

"Bentangan emperis ini yang terjadi selama ini."

"Mau dua kali sampai sepuluh kali reshuffle pun tidak akan punya korelasi linear terhadap kinerja pemerintah, selama reshuffle hanya berbasiskan letupan politik semata," jelasnya.

Pangi beranggapan, apabila intervensi partai politik dalam penyusunan kabinet dan reshuffle cukup tinggi, maka akan mereduksi kekuasaan presiden, dalam hal ini hak prerogatif presiden.

Pangi juga menyebut, kemarahan Jokowi itu hanya bagian dari kausalitas akibat presiden salah menempatkan pembantunya dan tidak menjalankan hak prerogatif secara maksimal.

Baca: Jokowi Marah, Ketua Fraksi PKS: yang Penting bagi Rakyat Pembuktiannya

Pertaruhkan Reputasi Politik hingga Ancaman Reshuffle

Presiden Jokowi meluapkan kejengkelannya kepada para menteri dan anggota kabinet dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

Bahkan, Jokowi menyebut tak ada kemajuan yang signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid-19.

"Saya harus ngomong apa adanya nggak ada progres yang signifikan, nggak ada," tegas Jokowi.

Dalam pidatonya itu, Jokowi seakan tak bisa menutupi rasa kecewanya kepada para menteri.

Nada bicara Jokowi pun beberapa kali sempat meninggi.

Baca: Jokowi Ancam Lakukan Reshuffle, Politikus PAN: Presiden Merasakan Ada yang Tidak Beres di Kabinet

Dia menilai, saat ini masih banyak para menteri yang bekerja biasa-biasa saja di masa krisis seperti sekarang ini.

"Jangan biasa-biasa saja, jangan menganggap ini normal, bahaya sekali," ujar Jokowi.

Menurut dia, di masa krisis seperti sekarang ini, dibutuhkan kerja keras yang ekstra luar biasa, termasuk dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

"Ini kerjanya memang harus extraordinary, perasaan ini tolong sama."

"Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita suasananya adalah harus suasana krisis."

"Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap semua ini kenormalan, apa-apaan ini," tegasnya.

Jokowi meminta agar para menteri tidak memakai hal yang standar dalam suasana krisis ini.

Bahkan, Jokowi siap jika harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Peraturan Presiden (Perpres) apabila dibutuhkan untuk menangani krisis yang terjadi.

Baca: Jokowi Isyaratkan Reshuffle Kabinet, Ancam Copot Menteri yang Lelet Tangani Dampak Pandemi Corona

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan rela mempertaruhkan reputasi politiknya jika harus mengeluarkan Perppu lagi di masa pandemi ini.

"Kalau mau minta Perppu lagi, saya buatkan Perppu, kalau yang sudah ada belum cukup."

"Asal untuk rakyat, asal untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya," kata dia.

Jokowi menekankan, dalam mengatasi krisis ini, semua pimpinan lembaga negara bertanggung jawab terhadap nasib 267 juta penduduk Indonesia.

"Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja, saya jengkelnya di situ, ini apa nggak punya perasaan suasananya krisis?" ucap Jokowi.

Baca: Jokowi Jengkel Belanja Sektor Kesehatan Baru 1,53 Persen dari Rp 75 Triliun

Jokowi lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja di situasi krisis.

"Langkah apapun yang extraordinary ini akan saya lakukan, untuk 267 juta rakyat kita untuk negara."

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya, entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan," ungkapnya.

Jokowi menegaskan, dalam situasi krisis seperti ini, kerja keras, kecepatan dan tindakan di luar standar sangat diperlukan.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)