TRIBUNNEWS.COM - Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya di Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020), menuai berbagai macam tanggapan.

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, boleh jadi Presiden tengah mencari kambing hitam untuk menutupi kelemahannya sendiri.

"Boleh jadi dagelan politik, mencari 'kambing hitam' demi menutupi kelemahannya sebagai presiden dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Pangi pada Tribunnews.com, Selasa (30/6/2020).

Baca: Respons Sejumlah Pihak Terkait Kemarahan dan Ancaman Jokowi Reshuffle Kabinet

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan, rasanya sulit diterima apabila kegagalan pemerintah hanya bertumpu pada kelemahan para menteri saja.

"Bagaimana mungkin kita bisa mafhum bahwa kegagalan pemerintahan tertumpu pada kelemahan pembantu presiden?" ujarnya.

"Bagaimana ceritanya kalau presidennya tak punya strong leadership yang berkelas, apakah masih bisa menggerakkan gerigi rotari? Memberikan pengaruh dan energi positif bagi menterinya dan menjadi kekuatan atau semangat bagi para menteri?" sambung dia.

Pasalnya, Pangi menambahkan, menurutnya presiden dan para menteri merupakan satu kesatuan.

Ibarat satu kesatuan orkestra, ia mengatakan, presiden dan menteri adalah bagian yang tak terpisahkan.

Oleh karenanya, Pangi menilai, tak masuk akal apabila kesalahan hanya bersumber dari satu pihak.

"Sebetulnya ini bagian integrasi atau satu kesatuan, pada dasarnya adalah bagian yang tak terpisahkan dalam menggerakkan keberhasilan roda pemerintahan yang sedang beliau pimpin."

"Tempo permainan harus sama, tidak masuk akal 'common sense' tertumpu kesalahan dengan menyalahkan salah satunya aktor saja," kata Pangi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tampak meluapkan kemarahannya pada para menteri di Sidang Kabinet Paripurna, yang digelar di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) lalu.

Video kemarahan presiden tersebut kemudian sampai pada publik setelah dipublikasikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Dalam rekaman video tersebut, Jokowi terdengar berbicara dengan nada tinggi pada para menterinya.

Presiden menilai, sejumlah anggota kabinetnya belum memiliki perasaan yang sama dalam menghadapi situasi pandemi Corona (Covid-19) saat ini.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja."

"Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Baca: Jokowi Tiap Hari Pantau Kementerian, Siap Tegur Menteri jika Anggaran Tak Segera Dikeluarkan

Jokowi pun menyinggung perihal penyerapan anggaran kementerian.

Satu di antaranya yaitu terkait anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun, namun baru cair sebesar 1,53 persen.

Selain itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial serta stimulus UMKM yang belum optimal.

Lantas, Jokowi pun mengancam reshuffle hingga pembubaran lembaga atau institusi negara yang tidak produktif.

Istana Sebut Jokowi Sudah Berulang Kali Ingatkan Para Menteri

Kepala Staf Kepresiden Moeldoko menyebut, Presiden Jokowi telah berulang kali memperingatkan para menterinya untuk bekerja lebih keras di masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Akan tetapi, menurut Moeldoko, hasil yang signifikan dari kinerja para menteri belum juga terlihat.

Oleh karena itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020) lalu, Jokowi pun memberikan peringatan yang lebih keras, bahkan dengan nada bicara yang meninggi.

Moeldoko mengatakan, Jokowi khawatir melihat sejumlah menteri masih menganggap situasi saat ini masih normal. 

"Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan. Ini peringatan ke sekian kali," kata Moeldoko, seperti yang diberitakan Kompas.com, Senin (29/6/2020).

"Maka penekanan kali ini lebih keras dari sebelumnya," sambungnya.

Moeldoko menambahkan, Jokowi ingin para menterinya memiliki semangat yang sama dalam mengatasi pandemi virus corona.

Karenanya, kerja yang luar biasa sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi negara yang sedang krisis ini.

"Peringatannya adalah ini situasi krisis yang perlu ditangani secara luar biasa."

"Penanganan tidak cukup biasa-biasa, linear. Tapi seorang pemimpin dari lembaga harus ambil langkah efektif, efisien, dan tepat sasaran," kata Moeldoko.

Baca: Demokrat Sebut Wajar Publik Anggap Kemarahan Jokowi Hanya Pencitraan : Itu Urusan Dapur Negara

Moeldoko menyebutkan, sejak awal Presiden Jokowi ingin penanganan Covid-19 diprioritaskan kepada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Akan tetapi, nyatanya, penanganan di tiga sektor tersebut masih lemah.

Di bidang kesehatan contohnya, Jokowi melihat dana yang terserap baru 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun.

Selain itu, penyaluran bantuan sosial serta stimulus ekonomi bagi usaha kecil, mikro, dan menengah juga belum optimal.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Ihsanuddin)