Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ekonom Sarankan Jokowi Segera Reshuffle Menteri yang Lamban Cairkan Stimulus

pencairan dana stimulus yang dialokasikan untuk menangani dampak pandemi virus corona (Covid-19) saat ini memang terganjal

Ekonom Sarankan Jokowi Segera Reshuffle Menteri yang Lamban Cairkan Stimulus
ISTIMEWA
Bhima Yudhistira Adhinegara 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kesal melihat kinerja kabinetnya yang dianggap 'stagnan' dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19) menarik perhatian banyak pihak, termasuk pengamat ekonomi.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai pencairan dana stimulus yang dialokasikan untuk menangani dampak pandemi virus corona (Covid-19) saat ini memang terganjal kinerja para menteri.

Menurutnya, hal ini tentu saja berbahaya bagi kondisi perekonomian.

"Kinerja menteri yang menghambat pencairan dana stimulus sudah masuk pada tahap membahayakan perekonomian," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Rabu (1/7/2020) siang.

Bhima pun menyarankan agar dilakukannya reshuffle kabinet untuk memperbaiki kinerja kementerian.

Ia menekankan bahwa Jokowi sebaiknya langsung mengambil tindakan terhadap menterinya yang dianggap kurang maksimal dalam menangani corona, dibandingkan meluapkan emosinya melalui pernyataan saja.

Pencairan stimulus ini dianggap sebagai hal yang krusial dalam membantu menyelamatkan perekonomian yang kian terpuruk akibat pandemi.

"Perlu ada tindak lanjut, kalau mau reshuffle ya segera. Jadi presiden nggak perlu marah-marah tapi langsung action. Kemarahan tanpa aksi nyata percuma. Tanpa adanya stimulus yang membantu perekonomian, krisis makin dalam," tegas Bhima.

Baca: Presiden Jokowi Minta Polri Mereformasi Diri Secara Total

Baca: Sapa Kapolres Pulang Pisau, Jokowi Ingatkan Soal Kebakaran Hutan Saat Musim Kemarau

Ia menyebut, di kuartal II saja pemerintah berulang kali melakukan revisi pertumbuhan ekonomi, dari minus 3,1 persen kemudian menjadi minus 3.8 persen.

"Ini artinya pemerintah tidak pede stimulus efektif dongkrak konsumsi rumah tangga dan dunia usaha," pungkas Bhima.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas