Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Iuran BPJS Kesehatan Naik

Iuran BPJS Kelas I dan II Naik, Politikus NasDem Ingatkan Reformasi Pengelolaan BPJS Kesehatan

Mantan Anggota DPR dua periode ini menambahkan dalam putusannya, MA juga mencatat ada masalah di sistem BPJS Kesehatan.

Iuran BPJS Kelas I dan II Naik, Politikus NasDem Ingatkan Reformasi Pengelolaan BPJS Kesehatan
Kolase Tribunstyle.com, Instagram @jokowi
Presiden Joko Widodo naikkan iuran BPJS Kesehatan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Per hari ini, Rabu (1/7/2020), tarif baru kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai diberlakukan.

Kenaikan iuran berlaku untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Kenaikan ini merujuk Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati mengatakan imbas berlakunya Perpres No 64 Tahun 2020 iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I efektif mengalami kenaikan dari Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu, kelas II menjadi sebesar Rp. 100 ribu (sebelumnya Rp 51 ribu).

Baca: Iuran Kelas I dan II Naik, Okky Asokawati Ingatkan Reformasi Pengelolaan BPJS Kesehatan

Sedangkan kelas III menjadi Rp 42 ribu per bulan. Namun, perserta kelas III BPJS Kesehatan hanya wajib membayar Rp 25 ribu per bulan selama enam bulan, sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah.

"Saya kembali mengingatkan pemerintah tentang putusan MA atas Perpres 75/2019 yang membatalkan norma di Pasal 1 dan 2 mengenai jumlah besaran iuran BPJS yang dinilai oleh majelis hakim bertentangan dengan sejumlah aturan di atasnya," kata Okky di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Baca: Mulai Hari Ini Iuran BPJS Kesehatan Alami Kenaikani, Simak Besarannya hingga Cara Turun Kelas

Menurut Okky, majelis hakim dalam putusannya memutus norma terkait besaran iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional.

"Poin penting yang harus digarisbawahi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas tersebut tidak tepat di tengah situasi kemampuan masyarakat yang belum meningkat serta layanan BPJS Kesehatan yang belum optimal," ujar Okky.

Mantan Anggota DPR dua periode ini menambahkan dalam putusannya, MA juga mencatat ada masalah di sistem BPJS Kesehatan baik dari sisi kelembagaan, tumpang tindihnya aturan serta masalah di pembuat kebijakan, pemangku kepentingan dan masyarakat.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas