TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tidak nyaman dirinya dihubung-hubungkan dengan isu reshuffle kabinet.

Pernyataan itu dilontarkan Tito Karnavian karena isu reshuffle kabinet belakangan ramai diperbincangkan, setelah Presiden Jokowi menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19.

Di sela-sela rapat tingkat I dengan Komisi II DPR RI, Selasa (30/6/2020), orang nomor satu di Kemendagri itu sempat menyinggung soal isu reshuffle kabinet karena mendengar ada yang mengatakan bahwa dirinya lebih mengutamakan rapat di DPR ketimbang rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.

Tito merasa perlu meluruskan itu dan menyatakan bahwa kehadirannya dalam rapat di DPR berdasarkan instruksi Presiden dan telah minta izin.

Baca: Jokowi Ancam Reshuffle Menterinya, Pakar Politik: Apa Peran Ali Ngabalin? Kok Banyak Jadi Jubir

"Ini saya sudah meminta izin," ujar Tito.Dalam keterangan yang dikeluarkan Kemendagri, mantan Kapolri itu mengungkapkan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

Tito menghormati apapun keputusan atasannya tersebut dan percaya jabatannya tersebut merupakan amanah.

Tito juga mengungkapkan dirinya tidak pernah mencari dukungan.

Menghadiri rapat di DPR diungkapkannya sudah minta izin Presiden untuk tidak ikut rapat di kabinet dan 
tidak bisa dikaitkan dengan isu atau wacana reshuffle.

Baca: Disinggung Isu Reshuffle Kabinet, Tito: Itu Hak Prerogatif Presiden

“Kemarin ada yang  menyampaikan, saya agak sedikit kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle nanti teman-teman kira ada pesanan dari saya, tidak,” ungkap Tito.

“Saya sama sekali tidak pernah meminta pada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain tidak, semata-mata mungkin spontan. Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja," lanjutnya.

Tito mengatakan, ia menghadiri rapat tentang Perppu karena pembahasan Perppu kali ini sangat penting karena akan menjadi landasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Perppu ini, pembahasan ini, amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk Pilkada 9 Desember 2020," ujarnya Mendagri.

Baca: Disinggung Isu Reshuffle Kabinet, Tito: Itu Hak Prerogatif Presiden

Sebagai Mendagri, Tito mengaku berusaha melaksanakan salah satu tugas utama saat ini untuk mengawal pelaksanaan Pilkada agar berlangsung secara Luber, Jurdil, dan  Aman Covid-19.

"Jadi sekali lagi saya hanya bekerja saja. Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita harus hormati," ujarnya.

Sebelumnya dalam rapat di Komisi II DPR, Senin (29/6/2020), anggota Johan Budi dan sejumlah anggota Komisi II mengapresiasi Tito yang hadir dalam pembahasan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.