Anggota DPR Minta Dilibatkan CSR, Pengamat: BUMN Harus Lepas dari Pesanan Politik
Menurut Ray, jika BUMN tetap menerima usulan anggota DPR itu, maka menurunkan kredibilitas perusahaan plat merah tersebut.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengabaikan permintaan anggota DPR untuk dilibatkan dalam program corporate social responsibility (CSR).
Ray mengatakan, BUMN harus benas dari kepentingan politik mana pun.
Hal itu disampaikan Ray saat diskusi bertajuk 'Kala DPR Minta Jatah CSR dan Tolak RUU PKS' melalui virtual, Kamis (2/7/2020).
Baca: Ray Rangkuti: RUU Cipta Kerja Permudah Koordinasi Pusat-Daerah
"Saya pribadi berharap BUMN kita, mengabaikan permintaan itu. BUMN itu tak boleh menerima pesanan politik," kata Ray.
Menurut Ray, jika BUMN tetap menerima usulan anggota DPR itu, maka menurunkan kredibilitas perusahaan plat merah tersebut.
Baca: Kata Pengamat soal Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN: Sangat Memalukan
"Ini juga yang menjadi ingatatan kita, dorongan kita agar BUMN itu tak boleh melakukan kerja program sesain pesanan-pesanan politik," ucap Ray.
Lebih lanjut, Ray menilai, permintaan anggota DPR untuk dilibatkan dalam program corporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat memalukan.
Menurut Ray, tindakan itu sangat menurunkan wibawa dan martabat sebagai anggota DPR.
"Ini permintaan yang sangat memalukan ya, sekaligus juga berpotensi menurunkan wibawa dan martabat anggota DPR," jelas Ray.
