TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Founder dan CEO dari Portal Berita Hukum dan Politik Gresnews, Agustinus Edy Kristianto menyoroti penghentian pelatihan Kartu Prakerja.Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/pada 30 Juni 2020 oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.

"Surat itu hanya memutuskan untuk menghentikan penjualan paket pelatihan (bundling) bukan menghentikan format jual beli video pelatihan secara keseluruhan," ujar Edy, Kamis (2/7/2020).

Baca: Tyas Mirasih Kepikiran Jalani Program Bayi Tabung, Tapi . . .

Edy berpandangan bundling dilarang tapi jualan video eceran pada program Kartu Prakerja jalan terus. Artinya Rp5,6 triliun tetap dialokasikan untuk kegiatan membeli video pelatihan di platform digital. Bahkan KPK, menurut Edy, tidak pernah merekomendasikan dibatalkannya format jual beli dan menggantinya dengan format lain.

Baca: Rekor Penambahan Corona di Indonesia: 5 Provinsi Ini Sumbang Kasus Terbanyak, DKI Urutan Kedua

"KPK hanya bilang 24% dari total 3.000-an video yang layak. Jual beli video tidak apa-apa. Tidak korupsi kok. Mengapa bisa begitu? Ya, ini bisnis besar. Tidak gampang membatalkan format itu karena dugaan saya banyak pihak yang berkepentingan. Rp5,6 triliun adalah angka yang sangat besar dan menggiurkan. Kalau cuma buat beli Rubicon baru, enteng," kata Edy.

Edy mengatakan yang ditawarkan pertama kali oleh Skill Academy by Ruangguru ketika program ini baru diluncurkan April lalu, menawarkan paket kombo seharga Rp1 juta berupa paket pelatihan yang terdiri dari beberapa kelas (6-10 kelas). Hal itu sudah dipermasalahkan Edy sejak awal.

"Gimmick-nya pun ada. Disebut harga normal Rp7,6 juta dan diskon Rp6,6 juta. Hemat Rp6,6 juta. Kalau bukan bisnis, apa namanya coba? Bisnis jualan video, bisnis data mining, bisnis promosi digital, bisnis venture capital, bisnis konten pelatihan," tutur Edy.

Baca: Survei Jetro: Perusahaan Jepang di Indonesia Minta Pemerintah Mengurangi Pajak Perusahaan

Bagi Edy naif membicarakan Kartu Prakerja kalau tidak menyentuh perbaikan paling mendasar yakni menghapuskan sama sekali format jual beli di platform digital. "Mau bundling atau eceran sama saja. Tetap jual beli," sambungnya.

Surat Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana itu, kata Edy, merupakan sinyal bahwa revisi Perpres 36/2020 tentang Kartu Prakerja yang kabarnya sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi tidak akan mengubah format jual beli video itu juga.

Baca: VIRAL Video Pegawai Starbucks Intip Payudara Pengunjung Lewat CCTV, Begini Nasibnya Sekarang

"Intinya tetap sama. Peserta nikmati saja Rp600 ribu insentif itu dan tidak usah persoalkan bisnis jual beli video Rp5,6 triliun. Toh, Kartu Prakerja juga harus memberikan manfaat buat perusahaan platform digital, dan kawan-kawan supaya ekosistem bisnis tersebut berkelanjutan. Bukan begitu pikiran pemerintah?" ucap Edy.

"Mungkin perasaan kita terhadap situasi krisis berbeda dengan Presiden Jokowi. Bedanya kita tidak meng-upload video marah-marah. Lanjutkan, Pak Presiden. Kegigihan mereka mempertahankan bisnis digital ini patut diacungi jempol!" sambungnya.

Pemerintah memutuskan menghentikan program paket pelatihan kartu pra kerja yang ditawarkan oleh mitra platform digital. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat bernomor S-148/Dir-Eks/06/2020 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, pada 30 Juni 2020.

"Manajemen Pelaksana memutuskan untuk menghentikan, seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan, yang ditawarkan oleh mitra platform digitial agar pelaksanaan program kartu pra kerja dapat dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," tulis dalam surat yang diterima Tribun.

Baca: Komisi Kejaksaan Buka Peluang Panggil Jaksa Kasus Novel Baswedan

Untuk diketahui terdapat delapan platform digital yang menjadi mitra kartu Pra-Kerja. Diantaranya yakni Skill Academy by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, dan Tokopedia.

Penghapusan paket pelatihan dilakukan setelah Manajemen Pelaksanan Kartu Pra Kerja mengevaluasi pelatihan yang digelar oleh lembaga pelatihan Pra Kerja.

Evaluasi tersebut mencakup diantaranya pemenuhan kewajiban Lembaga Pelatihan dalam memberikan pelatihan kepada penerima manfaat Kartu Prakerja, dan penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan program pelatihan.