Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pro Kontra RUU HIP

Hasto dan Rieke Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Soal RUU HIP, Ini Kata Polisi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus menyampaikan pihaknya belum mengetahui terkait adanya pelaporan tersebut.

Hasto dan Rieke Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Soal RUU HIP, Ini Kata Polisi
Tangkapan Layar YouTube Kompas TV
Yusri Yunus. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Tim Advokasi Anti Komunis (Taktis). Hal tersebut menyusul terkait polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus menyampaikan pihaknya belum mengetahui terkait adanya pelaporan tersebut. 

"Saya belum dengar (pelaporan tersebut, Red)," kata Yusri kepada Tribunnews, Jumat (3/7/2020).

Baca: Polemik RUU HIP, Secara Jelas Yudi Latif Sebut Bermasalah dan Tidak Disusun dengan Serius

Dia menyampaikan pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu terkait pelaporan tersebut.

"Nanti dicek ada LPnya (Laporan Polisi, Red) nggak," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Advokasi Anti Komunis (Taktis) melaporkan Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Polda Metro Jaya. Keduanya diseret ke hukum pasca usulan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Baca: Hasto Kristiyanto dan Rieke Pitaloka Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait RUU HIP

Pelaporan itu didaftarkan oleh seorang warga bernama Rijal Kobar pada Rabu (1/7/2020) lalu. Mereka menyebut Hasto dan Rieke menginisiasi perubahan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi.

"Terlapor Rieke Dyah Pitaloka yang memimpin rapat RUU HIP dan Hasto selaku sekjen PDIP. Terlapor telah menginisasi dan memimpin serta mengorganisir usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Para terlapor juga diduga menyusupkan, menyebarkan dan jargon dan paham serta ideologi komunis dalam usaha merubah Pancasila tersebut," kata kuasa hukum Taktis, Aziz Yanuar kepada wartawan, Jumat (3/7/2020).

Dalam proses pelaporan, kuasa hukum menyebut penyidik Polda Metro Jaya menolak pelaporan kasus tersebut berupa laporan polisi (LP). Dia bilang, tidak mengetahui secara pasti alasan penolakan tersebut.

Halaman
12
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas