Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kartu Pra Kerja

Respons Politikus PKS SIkapi Langkah Pemerintah Hentikan Program Paket Pelatihan Kartu Prakerja

Netty Prasetiyani menilai penghentian program paket pelatihan prakerja sebagai bentuk lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.

Respons Politikus PKS SIkapi Langkah Pemerintah Hentikan Program Paket Pelatihan Kartu Prakerja
DPR RI
Anggota DPR RI Netty Prasetiyani 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menilai penghentian program paket pelatihan prakerja sebagai bentuk lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.

"Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak," ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (3/7/2020).

Netty menyoroti catatan yang dibuat manajemen pelaksana program tersebut.

Baca: Respons Politikus Golkar Sikapi Penghentian Paket Pelatihan Program Kartu Prakerja

Salah satunya mengenai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.

Menurutnya program baru dihentikan setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur output, out come dan benefitnya.

"Ini kan pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggungjawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara," kata dia.

Baca: Respons Politikus Golkar Sikapi Penghentian Paket Pelatihan Program Kartu Prakerja

Tak hanya itu, Netty juga menyinggung lemahnya pengelolaan komunikasi publik pemerintah terlihat saat Presiden Joko Widodo memarahi jajaran menterinya yang dianggap tidak memiliki sense of crisis.

Politikus PKS itu menegaskan lemahnya kemampuan memahami aspirasi rakyat dan lambatnya merespon masukan dari banyak pihak membuat pemerintah melahirkan beberapa kebijakan yang tidak peka terhadap kondisi rakyat.

"Kenaikan iuran BPJS yang dipaksakan di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, pengguliran new normal tanpa ukuran dan panduan yang jelas, wacana pengenaan pajak pada transaksi online, dan heboh tentang kenaikan tarif listrik, adalah beberapa contoh buruknya pengelolaan komunikasi publik. Seharusnya pemerintah menenangkan masyarakat dengan kebijakan pro rakyat," jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas