TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menangani pandemi Covid-19.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Terlebih sepanjang Maret hingga Juni 2020 ini Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah dalam menanganinya.

"Berarti momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana sudah dijalankan atau belum," kata Hendrawan, Jumat (3/7/2020).

Baca: Amien Rais Sodorkan Masukan ke Jokowi, Kriteria Menteri Jika Terjadi Reshuffle

Baca: Sekjen PAN Sebut Belum Ada Obrolan Soal Reshuffle Kabinet

"Kalau tidak dilakukan, itu malah aneh. Apalagi di kondisi ekstra ordinary, kondisi luar biasa yang dibutuhkan langkah yang tegas, jelas, kreatif, dan inovatif. Kan, presiden berusaha menginjeksi mindset agar para pembantunya melakukan hal yang sama," kata Hendrawan.

Hendrawan mengatakan, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi dimaksudkan untuk menyelaraskan kinerja para menteri dalam menangani Covid-19.

Karenanya, dia meminta semua partai politik yang memiliki keterwakilan menteri di Kabinet Indonesia Maju legowo bila kadernya dievaluasi.

"Otomatis itu kan hak prerogatif presiden. Ketika orang diangkat menjadi menteri, dia harus siap menjadi sorotan publik, dia harus siap dievaluasi setiap saat. Siap untuk mendapatkan rapor merah. Siap mendapatan pujian baik jika memang prestasinya baik," ucap Hendrawan.

Hendrawan memastikan, PDIP selalu mendukung langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi.

PDIP bersama kader-kadernya baik yang menduduki jabatan di legislatif hingga kepala daerah secara konsisten menjalankan politik keberpihakan kepada rakyat.

"Seseorang menjadi kepala daerah dia harus berpihak kepada rakyat. PDIP hanya mengingatkan kadernya bahwa kerja-kerja kita adalah kerja kebangsaan, politik kesejahteraan. Instruksi dari DPP hampir setiap minggu ada untuk memotivasi kader untuk berbuat yang terbaik," ucap Hendrawan.

Isu Reshuffle

Wacana soal reshuffle sebelumnya disinggung oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, 18 Juni lalu.

Baca: Jokowi Diharapkan Bertindak Lanjut Setelah Ancam Reshuffle Menteri

Baca: Kata Moeldoko Soal Isu Reshuffle hingga Sebut Kinerja Menteri Meningkat setelah Dimarahi Jokowi

Saat itu Jokowi menyatakan tak segan mengambil langkah ini demi menyelamatkan Indonesia dari krisis akibat pandemi virus corona.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Jokowi seperti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Jokowi pun menyatakan siap mempertaruhkan reputasi politiknya ketika harus merombak kabinetnya. Ia menyatakan yang terpenting saat ini adalah penanganan luar biasa atas krisis cepat terlaksana dan rakyat bisa merasakan dampaknya.

Rencana perombakan kabinet terlontar dari mulut Jokowi setelah menyoroti kinerja menteri-menterinya yang menurutnya “tidak ada progres signifikan”.