TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terkait kinerja para menteri di era pandemi COVID-19. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapatkan penilaian sebagai menteri paling responsif. 

Salah satunya berkat kebijakan menunda Pilkada Serentak 2020 dari yang seharusnya September 2020 menjadi Desember 2020.

"Kebijakan Tito Karnavian terkait hal itu mendapat respon positif 34,5 persen," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat pemaparan hasil survei dalam Dialog Polemik MNC Trijaya bertajuk Menanti Perombakan Kabinet di Studio Trijaya FM, Sabtu (4/7/2020).

Secara berturut mendapat penilaian responsif adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusbandio 27,0%, Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi 24,1%, Menteri Keuangan Sri Mulyani 21,4%, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 19,7%.

Baca: Berikan Jokowi Waktu Seminggu Reshuffle, Mardani Ali Sera: Kalau Nggak Ada Kabar Berarti Omdo

Baca: Jokowi Marah dan Melempar Wacana Reshuffle, Begini Tanggapan Wakil Ketum Gerindra

"Munculnya Tito Karnavian sebagai menteri paling responsif sangat mungkin karena kebijakan penundaan Pilkada. Publik menilai ini tepat di masa Pandemi, tetapi menteri yang seharusnya paling sibuk saat pandemi justru mendapat penilaian tidak baik, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara yang hanya dinilai 11,8 persen," katanya.

Begitu pula Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir, meskipun populer sejak awal kontestasi Pilpres, keduanya gagal mempertahankan kepercayaan publik terkait kinerja. 

Keduanya memperoleh penilaian rendah, 15,7% untuk Prabowo dan 17,2% untuk Erick Thohir.

Sementara itu, pada pengukuran popularitas menteri di masa pandemi, Prabowo hanya mendapat penilaian 9,6% responden atau berada di urutan ke 13. 

Dedi mengatakan, rendahnya penilaian terhadap Prabowo menandai jika publik merasa selama pandemi kontribusi atau peran Menhan rendah.

Sementara menteri teratas dalam perolehan respon adalah mereka yang rerata memiliki kebijakan selama pandemi.

 Airlangga Hartarto dengan kebijakan Kartu Prakerja yang kontroversial justru dinilai popular 48,3%, Tito Karnavian dengan kebijakan penundaan Pilkada mencapai popularitas 44,6%, dan posisi ketiga Wishnutama dengan kebijakan penutupan pariwisata dengan persentase 42,8%.

Baca: Jokowi Marah dan Melempar Wacana Reshuffle, Begini Tanggapan Wakil Ketum Gerindra

Baca: Sudah Diancam Reshuffle, Demokrat Belum Lihat Langkah Strategis Menteri Jokowi

"Menariknya, Tito Karnavian dalam survei IPO periode pertama kabinet dinilai publik sebagai menteri paling diragukan, dan terus membaik di survey 100 hari kinerja kabinet, hingga periode satu tahun kabinet semakin membuktikan jika ia berhasil meyakinkan publik,” kata Dedi.

Dikatakan Dedi, kondisi Tito Karnavian berbanding terbalik dengan Prabowo, bahkan Erik Thohir yang di awal penunjukkannya mendapat respon positif dan Presiden dianggap tepat memilih mereka, kini setelah satu tahun bertugas, keduanya semakin memburuk di mata publik.