Berdasarkan pendapat Ujang, Mensos Juliari juga layak diganti.

Juliari dianggap tak bisa mengendalikan pendistribusian bantuan sosial (bansos) Presiden kepada masyarakat.

Dalam beberapa kesempatan Jokowi diketahui memang menyoroti soal lambannya penyaluran bansos.

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos segera sampai ke masyarakat ternyata di lapangan banyak kendala dan problemnya memang masalah prosedur yang berbeli-belit, padahal situasinya situasi tidak normal (extraordinary)," kata Jokowi dalam Ratas 19 Mei 2020, dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet.

Baca: Berikan Jokowi Waktu Seminggu Reshuffle, Mardani Ali Sera: Kalau Nggak Ada Kabar Berarti Omdo

Jokowi memerintahkan agar penyaluran bansos dilakukan secara cepat.

"Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh karena itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksana di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan," ujarnya.

3. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah

Selanjutnya ada Menaker Ida Fauziah.

Ujang berpendapat, Ida Fauziah dinilai tidak bisa mengendalikan pemutusan hubungan kerja (PHK).

4. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

Ujang juga menyebut Menkumham Yasonna Laoly sebagai menteri yang layak diganti.

Ujang menganggap, Menkumham Yasonna terus menimbulkan kontroversi di masyarakat.

"(Yasonna,red) Sudah tahu sendiri banyak kontroversi. Tapi masih aman karena partai," ucap Ujang.

5. Menteri-menteri di Bidang Ekonomi