Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani akan menagih janji Dinas Pendidikan DKI soal solusi administrasi bagi peserta didik yang terpaksa masuk sekolah swasta.

Sebelumnya Zita menyebut dalam rapat bersama Komisi E, Dinas Pendidikan DKI mengutarakan janji untuk memberikan bantuan keuangan bagi siswa tidak mampu dan mereka yang ditolak PPDB Tahun Ajaran 2020/2021.

"Saya nggak mengada-ada, sesuai janji Dinas Pendidikan di rapat Komisi E dua minggu lalu, Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi atau pun keuangan untuk anak-anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB," kata Zita di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020).

Menurutnya Dinas Pendidikan dan Pemprov DKI mampu mewujudkan pemberian bantuan keuangan tersebut karena memiliki anggaran melimpah.

Baca: Disdik DKI Tegaskan Jalur PPDB Baru Tak Kurangi Porsi Jalur Prestasi

Politikus PAN ini menyebut dana bantuan itu bisa diambil dari anggaran yang sama dengan dana penanggulangan Covid-19 yakni Belanja Tak Terduga (BTT).

"Saya rasa itu bisa, anggaran kita kan gede. Untuk uang emergency itu BTT, Covid bisa BTT kenapa pendidikan nggak bisa," tuturnya.

Diketahui pelaksanaan seluruh Jalur PPDB seperti Jalur Afirmasi, Jalur Zonasi, Jalur Prestasi sudah rampung.

Baca: Minimalisir Ketimpangan Sosial, Disdik DKI Naikkan Kuota PPDB Jalur Afirmasi Sampai 15 Persen

Proses yang saat ini masih berjalan hanya PPDB Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah. Hasilnya pun kata Zita sudah bisa diketahui dalam satu hari karena tidak semua RW memiliki sekolah.

Sehingga semestinya bantuan bagi peserta didik yang tidak mampu dan terpaksa bersekolah di sekolah swasta harus segera disalurkan.

"Jalur afirmasi udah selesai lalu zonasi udah selesai prestasi udah selesai dan ini bina RW. Bina RW aja satu hari aja udah ketahuan hasilnya gimana, kenapa? Karena nggak semua RW itu punya sekolah. Jadi sama aja anak-anak yang deket sekolah belum tentu bisa masuk," ungkap Zita.