Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Polemik Aturan Wajib Rapid Test, Kini Diadukan ke Ombudsman setelah Digugat di MA

Protes terhadap aturan wajib rapid test bagi calon penumpang transportasi umum terus berlanjut.

Polemik Aturan Wajib Rapid Test, Kini Diadukan ke Ombudsman setelah Digugat di MA
Tribunnews/Irwan Rismawan
Karyawan diambil sample darahnya saat melakukan rapid test di Kantor Pusat ICM (Prima Buana Internusa/PBI) di Jakarta, Senin (29/6/2020). Inner City Management (ICM) mewujudkan komitmennya dalam pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) dengan menggelar rapid test kepada seluruh karyawan yang berada di 41 site kelolaan ICM yang akan berjalan mulai hari ini hingga 6 Juli 2020 dengan total karyawan yang di tes yakni sekitar 1.200 orang. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM - Protes terhadap aturan wajib rapid test bagi calon penumpang transportasi umum terus berlanjut. 

Setelah digugat di Mahkamah Agung, aturan wajib rapid test itu kini diadukan ke Ombudsman RI, Selasa (6/7/2020).

Adalah pengacara pengacara asal Surabaya, Muhammad Sholeh yang mengadukan aturan wajib rapid test ke Ombudsman. 

Poin yang diadukan ialah Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No 9 dalam ketentuan huruf F ayat (2) huruf b angka 2.

Diketahui dalam aturan tersebut, Gugus Tugas melonggarkan aturan masa berlaku hasil tes corona.

Baca: Efek Rhoma Irama, Bupati Bogor Bakal Gelar Rapid Test Corona Satu Kampung

Hasil tes PCR yang sebelumnya berlaku 7 hari diperpanjang menjadi 14 hari.

Demikian pula rapid test yang sebelumnya hanya berlaku 3 hari, diperpanjang 14 hari.

"Meski sudah diubah dari berlaku 3 hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kita menuntut dihapus kewajiban rapid tes bukan dirubah masa berlakunya," ungkap Sholeh kepada Tribunnews, Selasa (6/7/2020).

Muhammad Sholeh pengacara surabaya
Muhammad Sholeh (Tribunnews/ist)

Selain itu, menurut Sholeh, Gugus Tugas tidak memiliki wewenang untuk memberikan aturan syarat penumpang transportasi umum.

"Kewajiban ini menyusahkan penumpang, Gugus Tugas tidak berwemang mengatur syarat penumpang, ini adalah domain Kementrian Perhubungan, bukan Gugus Tugas," ungkapnya.

Baca: Stafsus Presiden Aminudin Ma’ruf Gelar Silahturahmi dan Rapid Test bagi OKP Nasional

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas