TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tengah mencermati dengan seksama berbagai bentuk kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar pikir. 

"Belajar dari filsafat dan tata nilai yang hidup di masyarakat, serta rekam jejak sejarah peradaban bangsa, Indonesia adalah bangsa terbuka; pelopor kemajuan dan memiliki peninggalan sejarah yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Kini ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah sebagai alat politik, lalu dibelokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa," ujar Hasto, dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Kamis (9/7/2020). 

Hasto mencontohkan terkait isu penggantian ideologi Pancasila.

Baca: Jokowi Isyaratkan Reshuffle Kabinet, Ancam Copot Menteri yang Lelet Tangani Dampak Pandemi Corona

Baca: PDIP Copot Rieke Diah Pitaloka dari Jabatan Pimpinan Baleg DPR

Dia menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan mendasari pembentukan konstitusi, dalam konstruksi meta legal itu termaktub di pembukaan UUD 1945.

Oleh karenanya, kata dia, Pancasila sebagai filsafat telah hidup dalam sanubarinya rakyat.

Hasto menegaskan pembukaan konstitusi itu juga tetap dan abadi, sehingga Pancasila itu final. 

"Karena itulah ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar sama saja dengan pembodohan nalar publik. Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa," jelasnya. 

Politikus asal Yogyakarta tersebut menuturkan harus dipahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, memberikan arah. 

Dan dia menilai seharusnya sebagai skala prioritas saat ini adalah membumikan Pancasila tersebut di dalam seluruh kehidupan, termasuk berlomba menebar kebaikan untuk rakyat serta membangun masa depan bangsa agar lebih makmur dan lebih berkeadilan. 

"Kita juga perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama. Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia," kata dia. 

"Karena itulah mengingat ideologi itu menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa, maka aparat penegak hukum tidak perlu ragu. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan jelas bertentangan dengan Pancasila," tandasnya.  

PA 212 Bicara Ulama

Sementara itu,  Persaudaraan Alumni (PA) 21 tidak ingin para ulama bernasib seperti penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

PA 212 dan ormas Islam lainnya siap berjihad di bawah komando ulama