TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang mengingatkan pihak pihak tertentu agar menghentikan penyebaran insinuasi dan fitnah yang bertujuan merusak kredibilitas wartawan dan media pers cetak, online, maupun elektronik, lebih- lebih yang tengah melaksanakan fungsi kontrol mengkritisi kebijakan pemerintah.

Peringatan Ketua DK- PWI itu disampaikan Senin (13/7/2020) siang menanggapi beredarnya daftar nama pemimpin redaksi yang memenuhi undangan perjalanan ke luar negeri Menteri KKP Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu.

Namun ada pihak yang tidak bertanggung jawab memframming daftar undangan perjalanan sedemikian rupa.

Baca: Politikus Demokrat Minta Pemerintah Kaji Kembali Peraturan Menteri Soal Ekspor Benih Lobster

Seakan tiket maupun hotel selama perjalanan yang ditanggung pemerintah dianggap sebaga suap.

"Asumsi itu jahat sekali. Itu pelecehan kemampuan profesional dan integritas wartawan dan kredibilitas media pers," kata Ilham.

Padahal, lanjutnya, undangan seperti itu biasa saja, lazim diterima wartawan sejak pemerintahan manapun.

Dari Bung Karno, Pak Harto, sampai era Jokowi.

"Pengundang memang menyediakan fasiliras tiket dan hotel untuk wartawan. Fasilitas itu tidak lantas diartikan dapat mengkoptasi wartawan. Wartawan juga tahu undangan kementerian bukan biaya pribadi menteri tapi biaya negara dari uang rakyat, karenanya wartawan tentu hanya mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat," jelas Ilham.

"Data yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu insinuatif seolah olah menggambarkan pemberian suap padahal itu adalah dana perjalanan jurnalistik bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti", kata Ilham seusai memimpin rapat DK PWI yang digelar secara online pada Senin (13/7/2020).

Rapat itu diikuti Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo dan anggota Rossiana Silalahi, Rajapane dan Nasihin Masha, khusus membahas kasus yang belakangan ramai dibicarakan di media termasuk media sosial tersebut.

Anggota DK - PWI Karni Ilyas berhalangan hadir.

Namun, menyetujui dan mendukung apapun keputusan rapat.

DK PWI, kata Ilham, merasa berkepentingan menyoroti kasus tersebut karena salah satu anggotanya yakni Pemred Kompas TV Rossi ikut tertera dalam daftar.

Rosianna Silalahi mendapat kesempatan pertama berbicara.