TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Praktisi Hukum,  Dr. Humphrey R. Djemat mengatakan marwah wibawa penegakan hukum Indonesia telah tercoreng dengan adanya kejadian Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra merupakan salah satu buron kakap Indonesia yang dengan mudahnya keluar masuk ke Indonesia tanpa diketahui oleh instansi penegak hukum di Indonesia.

Humprey mengaku heran aparat terkait seperti dari Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Dalam Negeri, Imigrasi, bahkan terkesan telah saling menuding satu sama lain.

"Dan bahkan terkesan untuk membela dirinya masing-masing dan tidak mau bertanggung jawab atas kejadian Djoko Tjandra tersebut," ujar Humprey dalam keterangannya, Rabu (15/7/2020).

Menurut Humphrey, setelah kejadian yang memalukan tersebut maka  seharusnya setiap instansi penegak hukum mengevaluasi kelemahan, baik yang terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut maupun mengevaluasi mekanisme atau sistem yang menjadi kelemahan di masing-masing instansi.

Baca: Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Munculkan Penilaian Buruk Kinerja Kepolisian

Selain itu,  kata dia, seluruh instansi penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) maupun instansi lainnya  seperti Imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri, harus menghilangkan ego sektoral dan dapat saling bekerja sama untuk membenahi sistem agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Pembenahan sistem ini juiga dapat menunjukan adanya koordinasi serta komunikasi yang baik diantara seluruh instansi tersebut," ujar Humprey.

Selain pembenahan sistem, Humprey mengatakan sebenarnya ada hal penting lainnya yang seharusnya dapat difokuskan untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu bagaimana cara untuk memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia.

"Hal ini tentunya sangat penting untuk dilakukan demi memulihkan marwah penegakan hukum Indonesia di mata masyarakat, baik nasional maupun internasional, yang selama ini masih meragukan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik di Indonesia," ujarnya.

Terkait dengan fokus tersebut, Humprey mengatakan tentu timbul pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara memulangkan Djoko Tjandra di Indonesia.

Menurut Humprey, political will adalah kunci yang dapat menunjukan keseriusan Indonesia untuk memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia.

"Political Will yang dimaksud disini adalah suatu upaya Pemerintah Indonesia dalam menggunakan pendekatan antara Negara ( Diplomacy High Level) untuk memulangkan buron yang berada di luar negeri, yang tentunya dengan mengedepankan Asas Resiprokal (timbal balik)," ujarnya.

Pendekatan Diplomacy High Level ini, lanjut dia,  telah terbukti efektif ketika Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan Maria Pauline Lumowa, yang sudah 17 tahun buron dari Negara Serbia dan Samadikun Hartono yang telah 13 tahun buron dari Negara Cina.

"Berbekal dari informasi-informasi yang berkembang bahwa Joko Tjandra sesungguhnya berada di Malaysia dan berita tentang adanya surat dokter dari Klinik di Malaysia yang menjelaskan mengenai kondisi kesehatan Djoko Tjandra, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya melakukan upaya pendekatan dan komunikasi secara Diplomacy High Level dan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Malaysia untuk memulangan Djoko Tjandra ke Indonesia," katanya.

Selain itu, Humprey mengatakan Indonesia pun sesungguhnya telah memiliki Perjanjian Ekstradisi dengan Pemerintah Malaysia yang tentunya akan memuluskan pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia.

"Dengan negara Serbia yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi saja Pemerintah Indonesia mampu, apalagi antara negara yang memiliki perjanjian Ekstradisi," ujarnya.

Dijelaskan bahwa dukungan politik yang sangat kuat dari Pemerintah Indonesia dengan memakai cara Diplomacy High Level yang dilakukan secara serius tentu akan sangat diperhatikan oleh pemerintah Malaysia.

Humphrey mengatakan dengan pendekatan Diplomacy High Level tersebut, nantinya akan mendorong Pemerintah Malaysia untuk membuka dirinya dan lebih memperhatikan kepentingan yang sangat besar di antara kedua negara yang tentunya dapat saling menguntungkan dan jauh lebih besar dari hanya kepentingan seorang Djoko Tjandra.

Humphrey juga meyakini bahwa pendekatan Diplomacy High Level ini jauh lebih efektif dari rencana pembentukan tim pemburu koruptor yang saat ini sedang diwacanakan oleh Pemerintah Indonesia.

"Mengapa kita lebih sibuk untuk memikirkan membentuk suatu tim untuk memulangkan seorang dJko Tjandra, padahal sebenarnya upaya pemulangan tersebut sebenarnya sudah ada di depan mata, yaitu dengan langsung melakukan pendekatan atau Diplomacy High Level dengan negara yang memang sudah terindikasi kuat sebagai tempat keberadaan Djoko Tjandra saat ini, yaitu Malaysia," ujarnya.

Terlebih, kata Humprey, upaya pemulangan buron koruptor seharusnya dilakukan khusus oleh orang-orang yang memang memiliki kedekatan khusus dengan pihak-pihak di negara tujuan tempat buron kejahatan berada dan disertai dengan dukungan politik yang kuat dari Pemerintah Indonesia.

"Daripada membentuk suatu tim, lebih efektif bagi Presiden Jokowi untuk langsung menunjuk pejabat penegak hukum yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan Diplomacy High Level dengan Pemerintah Malaysia, sehingga upaya tersebut menjadi lebih tepat sasaran dan pertanggungjawaban keberhasilan pejabat yang ditunjuk tersebut dalam melakukan tugasnya menjadi lebih jelas," ujarnya.