Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pro Kontra RUU HIP

Ini Sikap Resmi Pemerintah Soal Polemik RUU HIP, dan Sudah Siapkan Surat kepada DPR RI

Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan dalam waktu dekat ini pemerintah akan segera mengirimkan surat kepada DPR RI terkait RUU HIP.

Ini Sikap Resmi Pemerintah Soal Polemik RUU HIP, dan Sudah Siapkan Surat kepada DPR RI
Kolase Tribunnews (Instagram.com/jokowi dan Instagram.com/mohmahfudmd)
Jokowi akan mengirim surat kepada DPR RI terkait RUU HIP. 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (JokowiI melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan dalam waktu dekat ini pemerintah akan segera mengirimkan surat kepada DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Secara politis besok Kamis (hari ini--red), pemerintah akan menyampaikan secara resmi surat menteri yang mewakili Presiden Jokowi."

"Sehingga nanti silahkan DPR RI sesudah itu mau dibawa ke proses legislasi," ujarnya, dikutip dari siaran Breaking News KompasTV, Rabu (15/7/2020).

Mahfud MD membeberkan pemerintah hanya memiliki waktu hingga 22 Juni 2020 untuk berkirim surat ke DPR RI.

Namun, Presiden Jokowi menghendaki dipercepat mengingat DPR RI akan segera memasuki masa reses.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menegaskan, meskipun pemerintah telah mengeluarkan sikap, tidak serta merta langsung bisa memerintahkan pencabutan RUU HIP ini.

"Tidak bisa bilang cabut, harus ada proses. Karena ini masalah demokrasi yang memerlukan prosedur-prosedur terukur," kata dia.

Baca: Partai Demokrat dan MUI Tegas Menolak RUU HIP

Baca: HNW: Lahirnya RUU HIP, Isyarat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Makin Mendesak

Baca: Alasan Massa di Sumedang Tolak RUU HIP: Disinyalir Bisa Bangkitkan Paham Komunis dan Timbul Gejolak

2 Sikap Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Tangkap layar channel YouTube KompasTV)

Mahfud MD mengatakan setidaknya ada dua sikap pemerintah soal RUU HIP ini.

Pertama pemerintah tidak setuju jika pembahasan RUU HIP tanpa didasari TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.

Halaman
123
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas