Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Nurhadi Tertangkap

KPK Periksa Direktur PT Nusantara Bumi Sejahtera Terkait Kasus Nurhadi

Raharto bakalan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurhadi, bekas Sekretaris MA.

KPK Periksa Direktur PT Nusantara Bumi Sejahtera Terkait Kasus Nurhadi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (17/6/2020). Nurhadi diperiksa sebagai saksi terhadap tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT. MIT) Hiendra Soenjoto terkait tindak pidana dugaan korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur PT Nusantara Bumi Sejahtera, Raharto Dwi Yogo, dijadwalkan akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.

Raharto bakalan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurhadi, bekas Sekretaris MA.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka NHD," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (16/7/2020).

Belum diketahui apa kaitan Raharto Dwi Yogo dengan perkara ini.

Dalam kasus mafia hukum di MA ini, Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto diduga kuat telah menyuap dua tersangka lainnya yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Baca: KPK Dalami Aset Tanah Nurhadi dan Menantunya di Padang Lawas Sumut

Adapun, suap diberikan berupa sembilan lembar cek dengan total Rp46 miliar. Suap ditujukan untuk menangani sebuah perkara di MA.

Perkara yang ditangani pertama, berasal dari kasus perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau PT KBN, dan perkara perdata saham di PT MIT.

Dalam penanganan perkara itu, Hiendra diduga meminta, memuluskan penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN.

Kedua, pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan.

Selain itu, Nurhadi juga diminta Hiendra untuk menangani perkara sengketa saham PT MIT yang diajukan dengan Azhar Umar.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas